The legal analysis of Indonesia's policy to sink foreign illegal fishing vessel captured in the exclusive economic zone from the perspective of Indonesian national law and the international law of the sea (unclos 1982) = Analisa hukum kebijakan Indonesia untuk menenggelamkan kapal ikan asing illegal yang tertangkap di zona ekonomi ekslusif dari perspektif hukum nasional Indonesia dan hukum kelautan internasional (unclos) 1982

Pangaribuan, Thomas Pandapotan Lazuardy (2018) The legal analysis of Indonesia's policy to sink foreign illegal fishing vessel captured in the exclusive economic zone from the perspective of Indonesian national law and the international law of the sea (unclos 1982) = Analisa hukum kebijakan Indonesia untuk menenggelamkan kapal ikan asing illegal yang tertangkap di zona ekonomi ekslusif dari perspektif hukum nasional Indonesia dan hukum kelautan internasional (unclos) 1982. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
Title.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (5MB)
[img]
Preview
Text (Abstract)
Abstract.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (142kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ToC)
ToC.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (380kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Chapter 1)
Chapter1.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (403kB) | Preview
[img] Text (Chapter 2)
Chapter2.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (639kB)
[img] Text (Chapter 3)
Chapter3.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (166kB)
[img] Text (Chapter 4)
Chapter4.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (259kB)
[img] Text (Chapter 5)
Chapter5.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (144kB)
[img]
Preview
Text (Bibliography)
Bibliography.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (523kB) | Preview

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara kelautan terbesar di dunia dengan kekayaan maritim melimpah yang terkandung di dalamnya. Pada tahun 1985, sebagai bentuk komitmennya, Indonesia meratifikasi UNCLOS yang merupakan standar global dalam bidang kelautan. Sebagai salah satu kewenangan yang diberikan oleh UNCLOS kepada negara pantai, memberikan Indonesia kewenangan mengklaim sampai dengan 200 mil laut dari wilayah teritorial yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, seperti ikan-ikan, yang disebut dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Karena sifat dari zona tersebut yang terletak di dekat laut lepas, membuatnya seringkali menjadi wilayah yang rawan dimasuki kapal asing, termasuk kapal-kapal yang ingin merampas sumber daya alam yang ada. Dalam usahanya untuk melindungi kekayaan alam tersebut, Indonesia menerapkan kebijakan penenggelaman kapal ikan asing yang tertangkap di wilayah pengelolaan ikannya (“Sinking Policy)”. Dasar hukum penenggelaman kapal ikan asing tercantum pada Undang- Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Pasal 69 ayat (4). Berdasarkan ini penulis menarik dua rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yakni: sejauh mana lingkup kompetensi yang diberikan UNCLOS kepada negara pantai untuk menegakkan hukum nasional di ZEE dan apakah kebijakan “Sinking Policy” konsisten dengan UNCLOS. Data yang relevan dengan skripsi ini dikumpulkan penulis dari beberapa sumber literatur dan jurnal-jurnal yang dibuat oleh para ahli dalam bidang yang relevan, seperti UNCLOS Commentary, dan juga data-data yang didapat melalui wawancara dengan Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dari penelitian dan pembahasan, penulis menemukan bahwa “Sinking Policy” Indonesia tidak konsisten dengan Pasal 73 UNCLOS karena tidak memenuhi beberapa syarat prosedural yang tercantum di dalamnya.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Pangaribuan, Thomas Pandapotan LazuardyNIM00000010141T_PANGARIBUAN@HOTMAIL.COM
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorPandika, RusliNIDN0310075502UNSPECIFIED
Thesis advisorMarpaung, Jessica VincentiaNIDN0301039001UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Hukum Nasional dan Hukum Internasional; UNCLOS; Zona Ekonomi Eksklusif; Hak Berdaulat Negara Pantai; Penenggelaman Kapal Ikan Asing; Pemberantasan IUU Fishing
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Law
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Law
Depositing User: Mr Samuel Noya
Date Deposited: 23 Mar 2020 09:20
Last Modified: 10 Jul 2020 08:59
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/8404

Actions (login required)

View Item View Item