Tujuan dari penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan perjanjian jaminan kredit menurut Studi Putusan No.10/Pdt/2017/PENGADILAN TINGGI MEDAN. Agar mengetahui akibat hukum pembatalan perjanjian jaminan kredit terhadap kreditor pada Putusan No.10/Pdt/2017/PENGADILAN TINGGI MEDAN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian dengan yuridis normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum. Jenis penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, maupun perjanjian-perjanjian serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini terkait dengan kedudukan perjanjian jaminan kredit menurut KUHPerdata dimana berdasarkan hukum perjanjian yang di atur pada buku ke III KUHPerdata menggolongkan perjanjian jaminan sebagai perjanjian accesoir atau perjanjian ikutan yang keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok. Sehingga apabila perjanjian pokok dibatalkan, maka perjanjian jaminan juga ikut batal. Namun, tidak sebaliknya apabila perjanjian jaminan dibatalkan maka perjanjian pokok atau perjanjian kredit tidak menjadi batal. Adapun terkait akibat hukum dari pembatalan perjanjian jaminan kredit adalah bahwa apabila perjanjian jaminan dibatalkan, maka perjanjian pokok menjadi lemah kekuatannya karena tidak memiliki jaminan apabila suatu saat debitur tidak dapat menjalankan kewajibannya dan berubahnya status kreditur menjadi kreditur konkuren karena tidak adanya jaminan pada perjanjian kredit akibat dari pembatalan perjanjian jaminan. /The purpose of this thesis is to decide the position of the Civil Code Credit Guarantee Agreement. Ascertain the legal implications of canceling the credit STUDY NUMBER: 10 / Pdt / 2017 / MEDAN HIGH COURT. The method used in this research is the normative juridical type. This type of normative juridical research is an approach carried out or aimed only at written regulations or other legal materials. Normative juridical research outlines aimed at researching the principles of law, legal systematics, and the extent of legal synchronization. This type of normative juridical research refers to the legal norms in the legislation, court decisions, and agreements, and legal norms in society. Apart from that, it also looks at synchronizing a rule with other rules in a hierarchical manner. The results obtained from this research are relevant to the status of the Civil Code Credit Guarantee Agreement which is based on the law of the agreement set out in book III of the Civil Code, classifies the guarantee agreement as an arrangement or a follow-up agreement, the presence of which depends on the first agreement. And if the main agreement canceled, the assurance agreement will be terminated as well. However, not vice versa, if the guarantee agreement revoked, it will not cancel the principal agreement or the credit agreement. As for the legal implications of withdrawing a credit guarantee deal, whether it is terminated, the primary agreement becomes weak because it has no collateral if one day the debtor cannot carry out his obligations and change the creditor's status to a concurrent creditor due to the absence of insurance in the credit agreement as a result of a cancellation of the guarantee agreement.