Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap merek dagang sebagai intangible asset dari perseroan terbatas yang dinyatakan pailit serta untuk mengetahui kepemilikan atas merek dagang yang dialihkan dengan cara melawan hukum oleh perseroan sebelum perseroan terbatas dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif yuridis dengan menganalisa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer pada praktiknya. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi pustaka baik dari buku maupun jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan dan melakukan wawancara dengan lembaga maupun kantor hukum. Dalam melakukan wawancara, penulis telah membuat daftar pertanyaan yang akan penulis tanyakan kepada narasumber agar memudahkan penulis dalam melakukan wawancara terstruktur. Data yang telah penulis dapatkan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, akibat hukum terhadap merek dagang sebagai intangible asset perseroan terbatas yang dinyatakan pailit adalah merek dagang sebagai aset tidak berwujud akan dicatat oleh kurator yang kemudian akan dimasukkan sebagai bagian dari boedel pailit. Ketika berada dalam tahap insolven, merek dagang yang terdaftar dalam boedel pailit akan dilelang atau dijual di bawah tangan untuk membayar hutang kepada kreditur, namun harus diikuti dengan prosedur yang terdapat dalam perundang-undangan. Pengalihan merek dagang dapat dimohonkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan memenuhi persyaratan. Kepemilikan atas merek dagang yang dialihkan dengan cara melawan hukum oleh perseroan sebelum perseroan terbatas dinyatakan pailit dapat dimintai pembatalan ke pengadilan niaga dengan mengajukan gugatan Actio Paulina, namun harus dengan persetujuan hakim pengawas. Kurator harus mampu membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh perseroan menyebabkan kerugian terhadap boedel pailit. / This research is conducted to determine the legal consequences towards trademark as an intangible asset of a limited liability company that is declared bankrupt and to determine ownership of trademark diverted illegally by company before the limited liability company is declared bankrupt.This research uses juridical normative research methods by analyzing the sections of the legislation. In this research, what was initially investigated was secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material, which was then continue with research on primary in practical. Research data collection techniques are obtained through literature review both from books and legal journals relating to the problems and conducting interviews with institutions and law offices. In conducting interviews, author has already made questionnaire which will be asked to interviewees to make it easier to carry out structured interview. Data that author has obtained will be analyze descriptively qualitatively to get answers of the problems. The results showed that, legal consequences towards trademark as an intangible asset of limited liability company that was declared bankrupt, as trademark as an intangible asset would be recorded by the curator and then would be included as part of the bankrupt estate. In the insolvent stage, trademark registered in bankrupt estate will be auctioned or underhand sold to pay debts to creditors, but must be followed by the procedures contained in the legislation. Diverting trademark can be applied to the Directorate General of Intellectual Property by fulfilling the requirements. Ownership of trademark that was diverted illegally by the company before the limited liability company was declared bankrupt can be requested for cancellation to the commercial court by filling an Actio Paulina lawsuit, but must be with the approval of a supervisory judge. The curator must be able to prove that the action carried out by the company caused losses to the bankrupt estate.