Dalam era globalisasi yang serba canggih ini, pemerintah meluncurkan sistem layanan hak tanggungan secara digital atau elektronik dengan diterbitkannya Permen ATR/KBPN No. 5 Tahun 2020. Pelayanan produk pertanahan dan tata ruang terutama hak tanggungan secara elektronik merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EoDB), yakni dimaksudkan untuk memudahkan pengurusan pertanahan serta untuk memperoleh kredit. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan mengenai sistem pemberian hak tanggungan secara elektronik menurut Permen ATR/KBPN No. 5 Tahun 2020 dan bagaimana implementasi EoDB (Kemudahan Berusaha) di bidang pertanahan berkaitan dengan diberlakukannya Hak Tanggungan Elektronik berdasarkan Permen ATR/KBPN No. 5 Tahun 2020? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktriner, data yang digunakan data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan. Metode pendekatan yang dilakukan menggunakan metode pendekatan undangundang (statue Approach) dan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Hak Tanggungan elektronik dalam Permen ATR/KBPN No. 5 Tahun 2020 bertujuan untuk mempermudah masyarakat di bidang pelayanan pertanahan, namun terdapat pengaturan yang ternyata masih belum sesuai dengan tujuan untuk mempernudah dan mempercepat pelayanan. Penerapan Hak Tanggungan elektronik yang baik dan efektif akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam upaya peningkatan peringkat EoDB (Kemudahan Berusaha) Indonesia. / n this globally sophisticated era, the government launched a digital or electronic mortgage service system with the issuance of Permen ATR / KBPN No. 5 of 2020. The service of land and spatial products, especially electronic mortgage rights, is one form of government efforts in realizing Ease of Doing Business (EoDB), which is intended to facilitate land management and to obtain credit. The problem is how to regulate the system of granting mortgage rights electronically according to Permen ATR / KBPN No. 5 of 2020 and how the implementation of EoDB (Ease of Doing Business) in the land sector relates to the enactment of Electronic Mortgage Rights based on ATR / KBPN Regulation No. 5 of 2020? This research is a type of normative juridical research or doctrinal law research, the data used are secondary data obtained from the library. The method used is the method of approach to law (statue approach) and data analysis using qualitative methods with drawing conclusions using deductive logic. The results showed that the electronic mortgage system in Permen ATR / KBPN No. 5 of 2020 aims to facilitate the community in the field of land services, but there are arrangements that are apparently still not in accordance with the objectives to facilitate and accelerate service. A good and effective application of electronic mortgage will have a significant influence in efforts to improve Indonesia's EoDB (Ease of Business) ranking.