Analisis kebijakan reformasi agraria Indonesia mengenai perlindungan hak masyarakat adat terhadap tanah adat mereka = Analysis of Indonesia's agrarian reform policies with regard to the protection of the indigenous peoples' rights to their customary land

Ondang, Gabriel Arnold Elisa (2020) Analisis kebijakan reformasi agraria Indonesia mengenai perlindungan hak masyarakat adat terhadap tanah adat mereka = Analysis of Indonesia's agrarian reform policies with regard to the protection of the indigenous peoples' rights to their customary land. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (714kB)
Preview	Text (Abstract) Abstract (28).pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (96kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (262kB) | Preview
Preview	Text (Chapter 1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (314kB) | Preview
	Text (Chapter 2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (421kB)
	Text (Chapter 3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (360kB)
	Text (Chapter 4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (433kB)
	Text (Chapter 5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (218kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (295kB) | Preview

Abstract

Sampai sekarang, masih ada ketimpangan dan ketidakadilan di antara banyak masyarakat adat di Indonesia terkait dengan hak atas tanah adat mereka. Menyusul setelah penetapan kebijakan dan arahan pemerintah Indonesia untuk kemajuan ekonomi nasional dan kesejahteraan sosial, yang mengarah ke proyek pembangunan nasional, yang melibatkan alokasi konsesi lahan untuk perusahaan atau entitas yang ingin mengeksploitasi sumber daya tanah untuk waktu tertentu, penelitian telah menunjukkan bahwa ketidakpatuhan dan ketidakkonsistenan dengan kebijakan dalam memperoleh tanah yang dituju, yang bisa menjadi tanah adat, memiliki efek buruk pada masyarakat adat. Dengan demikian, timbul pertanyaan berikut: Apa saja kebijakan reformasi agraria yang melindungi hak masyarakat adat sehubungan dengan tanah adat mereka? Dan, bagaimana kebijakan atau program reformasi agraria Indonesia melindungi masyarakat adat dan tanah adat mereka? Dalam menjawab pertanyaan penelitian telah dilakukan analisis konsep dan perspektif, hukum dan peraturan terkait, menunjukan pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak ulayat mereka dalam kebijakan atau hukum/peraturan (e.g. Konstitusi Indonesia 1945, UUPA 1960, UU Kehutanan, etc.) serta perbedaan sudut pandang di antara organisasi sosial independen (e.g. AMAN) mengenai pentingnya reformasi agraria dan kebijakan dalam komunitas mereka masing-masing. Selain itu, tinjauan sejarah reformasi agraria dan penyelidikan singkat kasus konflik tanah sebagai bukti pendukung, mengungkapkan pentingnya dan perjuangan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak fundamental negara Indonesia bagi rakyatnya. Tinjauan tersebut juga menunjukkan hilangnya sejumlah tanah adat di Indonesia karena kurangnya transparansi dan prosedur perusahaan yang tepat dalam memperoleh konsesi lahan yang dapat berupa tanah adat, serta kurangnya pengakuan masyarakat adat dan hak ulayat mereka oleh pemerintah dalam praktiknya, yang terkait dengan kurangnya pelaksanaan kebijakan reformasi pertanahan oleh pemerintah Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa semua orang Indonesia berhak atas keadilan, kepastian, perlindungan hukum, dan kemakmuran. Atas dasar ini, direkomendasikan agar pemerintah Indonesia, bersama dengan lembaga-lembaga yang tepat yang mengelola hal-hal terkait agraria, mengakui dalam praktik keberadaan masyarakat adat dan hak ulayat mereka di Indonesia dan mengontrol ketat transparansi, kepatuhan dan konsistensi dengan kebijakan untuk memperbaiki dan mencegah meningkatnya konflik agraria atau pertanahan.

Actions (login required)

View Item