Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah pertama untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan anti-SLAPP dalam sistem hukum di Indonesia, dan kedua untuk mengetahui risiko hukum yang diterima oleh masyarakat yang berpartisipasi dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan yuridis normatif, dalam penelitian ini digunakan kegiatan kepustakaan dengan pendekatan secara Undang-Undang dan konseptual. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain pertama, bahwa pelaksanaan ketentuan Anti-SLAPP dalam sistem Hukum di Indonesia diatur secara sistematis di dalam peraturan perundang-undangan dan kedua bahwa risiko hukum yang diterima oleh masyarakat yang berpartisipasi dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat masih sangat tinggi, dikarenakan peraturan yang khusus menangani hal tersebut masih dianggap kurang memadai sehingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang menyusun pedoman implementasi hukum untuk melindungi pejuang lingkungan. Sehingga peraturan tersebut dapat dimanfaatkan aparat penegak hukum dan pejuang lingkungan dalam menangani SLAPP. / The purpose of writing this thesis is firstly to determine the implementation of anti-SLAPP provisions in the legal system in Indonesia, and second to find out the legal risks that are accepted by people who participate in fighting for a good and healthy environment. The research method used in this research is to use normative juridical, in this study used library activities with a constitutional and conceptual approach. The results obtained from this study include, first, that the implementation of Anti-SLAPP provisions in the legal system in Indonesia is systematically regulated in statutory regulations and secondly that the legal risks received by people who participate in fighting for a good and healthy environment are still very high, because the regulations specifically dealing with this matter are still deemed inadequate so that the Ministry of Environment and Forestry is currently drafting guidelines for implementing laws to protect environmental fighters. So that these regulations can be utilized by law enforcement officials and environmental fighters in handling SLAPP.