Peneliti melihat pentingnya perjanjian jual beli online sebagai masalah hukum yang makin berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Oleh sebab itu yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli online dalam hukum bisnis, dan untuk mengetahui akibat hukum apabila perjanjian itu batal akibat salah satu pihak melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian hukum empiris, sumber data dari kuesioner dan wawancara, analisis data secara deskriptif kualitatif. Guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan keabsahan perjanjian jual beli online (E-Commerce) dalam hukum bisnis dan akibat hukum apabila perjanjian itu batal karena salah satu pihak melakukan wanprestasi. Kesimpulan penelitian yaitu ketentuan yang mengatur mengenai keabsahan jual beli online terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Kegiatan jual beli yang dilakukan secara online juga didasari oleh perjanjian dan kesepakatan sehingga tidak menghilangkan kemungkinan wanprestasi (ingkar janji). Perihal akibat hukum, diperlukan asas keseimbangan dan kehati-hatian dalam penyelesaian masalah antara penjual dan pembeli./ Researchers see the importance of online trading agreements as a legal problem that is increasingly developing in line with technological developments. Therefore, the purpose of this research is to determine the validity of the online purchase agreement in business law, and to find out the legal consequences if the agreement is canceled due to one of the parties conducting a default. The research method used by researchers is the type of empirical legal research, data sources from questionnaires and interviews, qualitative descriptive data analysis. In order to provide a clear picture of the issue of the validity of an online sale and purchase agreement (E-Commerce) in business law and the legal consequences if the agreement is canceled because one of the parties defaults. The conclusion of the research is that the provisions governing the validity of online trading are contained in Article 1320 of the Civil Code which is strengthened by Law Number 19 of 2016 concerning Amendment to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 7 of 2014 concerning Trade, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, PP No. 80 of 2019 concerning Trade through Electronic Systems. Buying and selling activities carried out online are also based on agreements and agreements so as not to eliminate the possibility of default (breaking promises). Regarding the legal consequences, the principle of balance and caution is needed in resolving problems between seller and buyer.