Tanggung jawab dan perlindungan hukum notaris terkait kebenaran materil dan formil atas akta yang dibuat notaris (studi kasus putusan majelis pengawas pusat notaris nomor :03/B/Mj.PPN/VIII/2010)

Wiryani, Felecia (2020) Tanggung jawab dan perlindungan hukum notaris terkait kebenaran materil dan formil atas akta yang dibuat notaris (studi kasus putusan majelis pengawas pusat notaris nomor :03/B/Mj.PPN/VIII/2010). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title (1).pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (32MB)
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (855kB) | Preview
Preview	Text (Chapter 1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
	Text (Chapter 2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter 3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter 4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter 5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (959kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
	Text (Appendices) Appendics.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (16MB)

Abstract

Permasalahan terkait akta yang dibuat notaris seringkali terjadi bahkan ketika notaris telah menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut seringkali mengakibatkan notaris menjadi pihak yang dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban. Seperti pada Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) No.03/B/Mj.MPPN/VIII/2010, dalam putusan tersebut, notaris menjadi terlapor atas akta yang dibuatnya. Hal tersebut menjadi suatu alasan yang kuat untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab dan perlindungan hukum seorang notaris terkait kebenaran formil dan materil dari akta yang dibuatnya dalam hal notaris telah menjalankan jabatannya sesuai dengan Pasal 16 UUJN. Untuk mengetahui hal ini maka dilakukan penelitian terhadap permasalahan ini. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konsep, yaitu dengan menelusuri regulasi-regulasi yang terkait dengan permasalahan di atas. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang notaris dapat dimintai pertanggung jawaban atas akta yang dibuatnya apabila terbukti secara sah dan nyata bersalah dalam pembuatan akta tersebut. Notaris tidak diwajibkan menyelidiki pernyataan yang dikehendaki penghadap secara materil. Dalam segi perlindungan hukum, terdapat lembaga-lembaga yang menaungi notaris seperti MPN, MKN dan INI yang melakukan upaya untuk melindungi profesi notaris. Notaris memiliki hak ingkar sebagaimana di atur dalam perundang-undangan, sehingga notaris berhak untuk tidak berbicara dan memberikan informasi mengenai akta yang dibuatnya. / Problems related to deeds made by notaries often occur even when the notary has carried out his position in accordance with statutory regulations. These problems often result in the notary being the party to be blamed and held accountable. As in the Decision of the Notary Central Supervisory Council (MPPN) No.03 / B / Mj.MPPN / VIII / 2010, in this decision, the notary is a report on the deed he has drawn up. This becomes a strong reason to know the extent of the responsibility and legal protection of a notary regarding the formal and material correctness of the deed he makes in the event that the notary has carried out his position in accordance with Article 16 of the UUJN. To find out this, a study was conducted on this problem. In this study, data collection was carried out using a statutory approach, cases, and concepts, namely by exploring regulations related to the above problems. From the results of this research, it can be concluded that a notary can be held accountable for the deed he has drawn if it is proven legally and evidently guilty in making the deed. Notaries are not required to materially investigate the statement desired by the actor. In terms of legal protection, there are institutions that overshadow notaries such as the MPN, MKN and INI that make efforts to protect the notary profession. Notaries have the right to refuse as regulated in the law, so that notaries have the right not to speak and provide information regarding the deed they have made.

Actions (login required)

View Item