Dengan meningkatnya kebutuhan akan pembiayaan karena cepatnya pertumbuhan dunia bisnis di Indonesia, menjadi sangatlah penting bagi bisnis untuk menemukan bentuk-bentuk jaminan baru dan berbeda untuk menjamin pinjaman. Banyak cara di mana Kekayaan Intelektual dapat dinilai yang kemudian akan memungkinkannya untuk digunakan sebagai jaminan. Saat ini tidak ada prosedur ketat yang diberlakukan oleh pemerintah untuk membantu penilaian hak kekayaan intelektual. Tesis ini telah menguraikan sejumlah cara yang diadopsi oleh bisnis atau institusi pemerintah untuk memungkinkan penilaian nilai hak cipta pada khususnya. Indonesia sejak 1999 melalui pengundangan Undang-Undang Fidusia, telah memungkinkan terjadinya mekanisme pengalihan kepemilikan atas suatu objek yang dijaminkan sebagai jaminan fidusia. Setelah itu pada tahun 2014, undang-undang Hak Cipta yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia telah memberikan ruang untuk penggunaan hak cipta sebagai bentuk objek yang dapat ditempatkan di bawah jaminan fidusia untuk mendapatkan pinjaman. Namun hal ini mengarah pada masalah-masalah lain seperti bagaimana cara menilai nilai sebuah hak cipta yang akan dijaminkan, lalu bagaimana prosedur pengalihan kepemilikan atas jaminan tersebut, dan pada akhirnya bagaimana hak-hak kreditor terjaga apabila terjadi wanprestasi. Analisis komparatif terhadap implementasi beberapa institusi maupun negara di berbagai negara juga akan dikaji. Komisi PBB sektor Hukum Perdagangan Internasional telah memberikan panduan legislatif tentang Transaksi Berjaminan yang dapat digunakan sebagai model hukum bagi negara-negara seperti Indonesia, untuk mengadopsi dalam waktu dekat.