Selama bertahun-tahun, Indonesia telah menghadapi klaim dari investor-investor asing yang dibawa ke arbitrase karena adanya kebijakan publik Indonesia yang mempengaruhi keuntungan investor. Adanya klaim arbitrase ini menjadi hal yang berat karena membatasi kemampuan Indonesia untuk melaksanakan kebijakan masyarakat dan juga membebani negara dengan kompensasi ganti rugi miliaran dolar. Indonesia berusaha untuk menangani hal ini dengan pemutusan 18 Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaties or “BIT”) sejak 2014 namun ini bukan solusi terbaik sebagai negara yang masih berkembang dan membutuhkan investasi asing. Oleh karena itu, skripsi ini akan menganalisis: (1) apakah perselisihan yang diprakarsai oleh investor yang mengintervensi implementasi kebijakan publik Indonesia merupakan penyalahgunaan dalam Hukum Investasi Internasional (International Investment law or “IIL”) dan (2) pendekatan-pendekatan lain yang Indonesia dapat lakukan terhadap klausul Penyelesaian Sengketa Investor-Negara (Investor-State Dispute Settlement or “ISDS”) dalam rangka menyeimbangkan hak negara untuk mengatur dan perlindungan investor asing. Penulis telah melakukan analisa menyeluruh menggunakan penelitian hukum untuk menyimpulkan bahwa tindakan-tindakan ini dapat dianggap sebagai penyalahgunaan hak berdasarkan prinsip dalam IIL. Ini dilakukan dengan menganalisa ruang lingkup dan perselisihan yang diajukan terhadap Indonesia. Selain itu, penulis juga menyimpulkan alternatif lain bagi Indonesia untuk diterapkan selain penghentian BIT.