Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan larangan praktik kartel dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan penerapan pendekatan per se illegal dan rule of reason dalam perkara kartel melalui putusan KPPU berdasarkan UU Antimonopoli. Latar belakang pemikirannya adalah diperlukannya pemahaman yang tepat mengenai teori-teori hukum yang berkaitan dalam pembuktian perkara kartel di Indonesia sehingga mendukung iklim persaingan usaha yang kondusif di Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analis data pada putusan perkara yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian, hukum Persaingan Usaha di Indonesia telah mengatur pelarangan praktik kartel sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Antimonopoli yaitu Pasal 11 tentang Kartel, juga dalam Pasal 5 tentang Penetapan Harga. Dalam analisis putusan, KPPU diketahui menerapkan dua pendekatan berbeda untuk menilai apakah suatu perjanjian atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha telah melanggar UU Antimonopoli, yaitu per se iilegal dan rule of reason. Perpaduan penerapan kedua pendekatan yang berbeda secara ekstrim dimungkinkan dalam proses pembuktian kasus kartel sebagai bentuk pemilihan praktik terbaik yang dilakukan oleh KPPU guna memberikan kepastian hukum dalam persaingan usaha. / This study aims to analyze the regulation of cartel prohibition practices in business competition law in Indonesia and the implementation of the per se illegal and rule of reason approaches in cartel cases through the KPPU's decree based on the Antimonopoly Law. The background is the importance of a proper understanding of legal theories related to the proof of the cartel case in Indonesia so that it supports a conducive business competition climate in Indonesia. This research is a normative juridical law research which is prescriptive in nature. The research approach uses a statutory and case approaches. The type of research data is secondary data with primary and secondary legal materials. Data collection techniques in the form of literature studies and data analysis techniques on related case decisions. Based on the results of the study, the Business Competition law in Indonesia has regulated the prohibition of cartel practices as regulated in the Antimonopoly Law, namely Article 11 on Cartels, also in Article 5 on Price Fixing. In the decision analysis, KPPU is known to apply two different approaches to assess whether an agreement or activity carried out by a business actor has violated the Antimonopoly Law, namely per legal term and rule of reason. The combination of the implementation of the two extremes of different approaches is possible in the process of proving cartel cases as a form of selection of best practices carried out by KPPU in order to provide legal certainty in business competition.