Badan usaha atau korporasi di Indonesia berkembang pesat. Namun, kegiatan usaha perusahaan cenderung mengabaikan dampak lingkungan sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan yang merugikan dan membahayakan masyarakat sekitar. Tantangannya adalah sulitnya membuktikan kesalahannya. Dalam hal ini, dalam ketentuan Pasal 116 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa tanggung jawab harus dibagi dengan badan hukum dan pengurusnya secara bersama-sama, dalam hal kegiatan korporasi menimbulkan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan. Adapun dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yaitu dengan menganalisis Putusan Nomor 526 / Pid.Sus-LH / 2017. Kesimpulannya: pengenaan sanksi terhadap kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi harus diberikan sanksi yang maksimal. sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan tanggung jawab pengurus perusahaan dapat diberikan dalam bentuk pidana penjara untuk memberikan efek jera. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam sidang Putusan, PT Indominco Mandiri terbukti melakukan tindak pidana yaitu tanpa izin membuang sampah ke lingkungan. Namun, penerapan putusan tersebut gagal mewujudkan rasa keadilan atas kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Korporasi. / Business entities or corporations in Indonesia develop rapidly. However, corporate business activities tend to ignore the environmental impacts, thus causing adverse environmental pollution and endangering the surrounding community. The challenge is the difficulty of proving the fault. In this case, the provisions of Article 116 and Article 118 in the Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management stipulate that liability shall be shared with legal entities and their executives together, in the event that the activities of the corporation cause pollution and / or environmental damage. As for this research, data analysis was carried out using a statutory approach and case approach, namely by analyzing Decision Number 526 / Pid.Sus-LH / 2017. In conclusion: imposing sanctions for environmental crimes committed by corporations should be given with maximum sanctions as determined by law and the responsibility of corporate management can be given in the form of imprisonment in order to provide a deterrent effect. Based on the legal facts revealed in the Decision hearing, PT Indominco Mandiri was proven to have committed a crime i.e. without permission to dump waste into the environment. However, the implementation of the verdict failed to bring about a sense of justice to environmental damage committed by the Corporation.