Indonesia adalah negara yang sangat bergantung pada perpajakan sebagai sumber pendapatan utamanya. Peran perpajakan sangat penting dalam pembiayaan negara, karena semua kegiatan pemerintah untuk pembangunan nasional memerlukan dana. Di tengah upaya kerja sama untuk tujuan mulia ini, ada pula orang-orang dengan niat buruk yang bertujuan untuk mengempiskan anggaran negara melalui penipuan. Faktur Pajak Fiktif mencapai 50% dari seluruh aksi penipuan yang dilakukan di bidang perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi batasan-batasan yang mungkin terdapat dalam pengaturan perjakanan Indonesia yang dapat menyebabkan praktik Faktur Pajak Fiktif serta upaya penanggulangan yang dilakukan negara untuk melawan praktik ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan perpajakan Indonesia dibatasi oleh batasan hukum, administrative, dan etika yang menciptakan celah dan peluang bagi Faktur Pajak Fiktif untuk muncul. Sementara itu, telah banyak upaya mekanisme hukum yang digunakan untuk melawan praktik ini yang berhasil positif maupun negatif. Direktorat Jenderal Pajak masih bekerja untuk meningkatkan pengaturan perpajakan Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi telah diajukan. Pertama, dengan memperbaiki lingkungan dan administrasi hukum melalui peningkatan pengawasan, hukuman yang ketat bagi pelaku, dan meningkatkan kemudahan pembayaran pajak dan proses restitusi. Kedua, melalui intervensi berbasis norma untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak.