Bersamaan dengan perkembangan hukum di Indonesia, pemerintah Indonesia tergabung dalam World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai salah satu bentuk usaha dalam meraih kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui ketergabungan dalam organisasi dan beberapa perjanjian internasional seperti Paris Convention dan Berne Convention, perlindungan hukum bertujuan untuk meningkatkan daya kreasi dari pencipta untuk berkarya. Di dalam era seni kontemporer ini, pertumbuhan karya semakin meningkat pesat. Banyak konsep dan bentuk seni dan pengaplikasiannya yang belum ditemukan di era sebelumnya. Salah satunya yang akan dibahas sebagai topic utama dalam penelitian hukum ini adalah cinderamata yang dibuat sebagai perpanjangan tangan dari karya seni, atau yang disebut sebagai art merchandise, dan perlindungannya dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Bentuk art merchandise yang dibuat menjadi barang sehari-hari kerap kali menimbulkan kebingungan karena sifat dasar objek tersebut yang juga merupakan karya seni. Penelitian hukum dalam karya tulis ini menganalisa secara normatif hukum yang berlaku, yaitu UU No. 28 Tahun 2014 dan UU No. 31 tahun 2000 sebagai dua hukum yang dapat melindungi art merchandise, yang kemudian akan dilanjutkan dengan implementasi hukum tersebut yang dibantu melalui uji kasus. Penelitian ini berkesimpulan bahwa UU Hak Cipta dan UU Desain Industri menyediakan standar-standar perlindungan hukum terhadap art merchandise yang dapat dibedakan dalam pendaftaran, jangka waktu perlindungan, dan lingkup perlindungan, dan bahwa UU Hak Cipta menyediakan konsepsi perlindungan hukum yang lebih menyeluruh untuk pencipta. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk membantu menjawab kebingungan hukum terhadap art merchandise sebagai karya hak kekayaan intelektual yang dilindungi, dan menjadi manfaat untuk pemerintah Indonesia dalam mengatur perlindungan dari art merchandise untuk meningkatkan pertumbuhan karya yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.