Penelitian ini membahas tentang tindak pidana yang dilakukan anak yang melanggar Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif dimana pengolahan bahan hukum dilakukan secara studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah terkait penerapan sistem peradilan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam penanganan perkaranya tetap berhak atas perlindungan hukum mengingat filosofi sistem peradilan anak yaitu keadilan individu yang mencari kepentingan terbaik bagi anak. Dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak tetap harus memperhatikan asas keseimbangan, sebab dalam prakteknya walaupun perkara anak harus ditangani secara khusus tidak bisa mengesampingkan hukum acara pidana yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Agar anak dapat menerima pertanggungjawaban pidana maka anak sebagai pelaku tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur seperti, telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun, diversi tidak dapat dilaksanakan karena tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara di atas 7 tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana / The main problems in this study are about criminal acts committed by children who violate Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code and are reviewed according to Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. To find out the answers to the problems posed, we used a juridical normative research type where the processing of legal materials is carried out by means of a literature study. The results of the study indicate that examine the application of the criminal justice system against children in conflict with the law. Children as perpetrators of criminal acts in handling their cases are still entitled to legal protection considering the philosophy of the juvenile justice system, namely individual justice seeking the best interests of the child. In implementing the juvenile criminal justice system, the principle of balance must still be considered, because in practice even though child cases must be handled specifically, the criminal procedure law that has been regulated in Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law cannot be excluded. In order for a child to accept criminal responsibility, the child as the perpetrator of a criminal act must fulfill several elements such as being 12 but not yet 18 years old, diversion cannot be implemented because the criminal act committed is punishable by imprisonment above 7 years and is a repetition of a criminal act.