Pada awal tahun 2020 Indonesia terkena wabah COVID-19 yang sangat memberi dampak pada negara baik secara kesehatan warga maupun secara ekonomi. Pemerintah kemudian melakukan upaya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran lebih lanjut melalui berbagai peraturan pemerintah. Beberapa diantaranya adalah Peraturan Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan. Munculnya dua peraturan berbeda yaitu Peraturan Menteri tersebut saling bertentangan tentang ojek online membawa penumpang selama masa PSBB berlangsung. Adapun metodologi yang saya gunakan adalah statute approach melalui perundang undangan, konsep. Adapun hasil dari penulisan skripsi ini yang di lakukan adalah pasal 9 harus di ajukan ke Mhkamah Agung, namun muncul peraturan yang di lakukan oleh Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 33 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa ojek online hanya boleh di gunakan untuk mengantar barang atau membawa barang, oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum khusus ya masyarakat yg di DKI Jakarta maka menggunakan peraturan gubernur / In early 2020, Indonesia was hit by the COVID-19 outbreak which had a huge impact on the country both in terms of people's health and economically. The government then made efforts to implement Large-Scale Social Restrictions (PSBB) to prevent further spread through various government regulations. Some of them are the Regulations of the Minister of Health and the Minister of Transportation. The emergence of two different regulations, namely the Ministerial Regulation contradicting each other regarding online motorcycle taxis carrying passengers during the PSBB period. The methodology I use is a statute approach through legislation, concepts. The result of writing this thesis is that article 9 must be submitted to the Supreme Court, but a regulation has been implemented by the DKI Jakarta Governor Regulation No. 33/2020, which states that online motorcycle taxis can only be used to deliver goods or carry goods. Therefore, to provide special legal certainty, people in DKI Jakarta use the governor's regulation.