Analisis kewenangan satpol PP dalam penggerebekan di tempat penginapan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi Pamong Praja

wulan, retno (2020) Analisis kewenangan satpol PP dalam penggerebekan di tempat penginapan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi Pamong Praja. Bachelor thesis, Law.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (362kB)
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (66kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (177kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1) Chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (463kB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (449kB)
	Text (Chapter3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (276kB)
	Text (Chapter4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (217kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (126kB) | Preview

Abstract

Pada tanggal 14 Februari 2020, telah terjadi penggerebekan di sejumlah hotel dan tempat penginapan di Surabaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disebut dengan Satpol PP. Satpol PP dalam rangka melakukan penggerebekan di hotel - hotel dan penginapan tersebut dengan cara mengintai, serta mengintip, bahkan mendobrak satu persatu pintu dari tiap - tiap kamar yang ada di hotel - hotel tersebut dengan tujuan ingin mendapati laki laki dan perempuan yang kedapatan berduaan di dalamnya. Sehingga muncul satu permasalahan apakah tindakan Satpol PP sudah sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam PP No. 16 / 2018. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini dengan penelitian yuridis normative melalui pendekatan Statute Approach, doctrinal approach. Hasil penelitian menyatakan bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Satpol PP dengan melibatkan pihak kepolisian, TNI, dan BNN tidak benar dan sesuai dengan tugas dan wewanang Satpol PP yang diatur dalam pasal 5 UU No. 16 / 2018

Actions (login required)

View Item