Kebutuhan atas tempat tinggal yang dibarengi dengan penambahan jumlah populasi di satu sisi dan keterbatasan lahan disisi lainnya mendorong pembangunan rumah susun sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan perumahan di berbagai kawasan perkotaan. Namun, akibat dari pembangunan rumah susun yang pesat, telah terjadi peningkatan permasalahan terkait dengan pemilikan dan pengelolaan rumah susun. Skripsi ini membahas tentang (1) berbagai masalah yang terjadi dalam proses pemilikan dan pengelolaan rumah susun dan (2) perlindungan hukum kepada konsumen terkait dengan pemilikan serta pengelolaan rumah susun. Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis permasalahan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa keputusan pengadilan, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Permasalahan yang sering terjadi dalam kepemilikan rumah susun antara lain berupa penyalahgunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, kelalaian pembangun untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, kelalaian pembangun dalam memfasilitasi pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun serta penyalahgunaan kewajiban pembangun dalam mengelola rumah susun pada saat masa transisi. Perlindungan hukum atas permasalahan tersebut telah diatur secara normatif dalam UU No. 20 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 1999 dan juga KUH Perdata, akan tetapi, dalam praktik masih terjadi kendala dikarenakan belum adanya peraturan pelaksana khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan rumah susun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahan hukum yang muncul terkait dengan apartemen lebih disebabkan oleh kerangka hukum yang belum terbentuk sehingga belum dapat melindungi kepentingan pemilik ataupun penyewa apartemen.