Sculptural Artworks in public space constitutes the pioneer of the grow and development of made-to-order artwork (Commissioning Art), that cannot be separated from intellectual property law system, especially copyright. The act of defacement, destruction, fire, looting, or removal of artworks are an infringement of copyright. In the United States of America, such infringements can be settled legally through The Visual Artists Rights Act 1990 (VARA 1990) that already amended into Law on Copyright. VARA provides two morale rights, namely the right of attribution and the right of integrity. These two rights protect the artists right and their works in public space. In Indonesia, defacement, destruction, fire, looting, or removal of artworks in public space continuously occurred, and there has not yet any legal ground that can really protect an artist right, especially those who has been working on made-to-order artworks. VARA is not an international convention where Indonesia involved, however, it can be made as an example/model to prevent harming actions to artists, as well as their works in public space. / Karya Seni Pahat di ruang publik merupakan pionir tumbuh dan perkembangan karya seni yang dibuat berdasarkan pesanan (Commissioning Art), yang tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Tindakan perusakan, penghancuran, kebakaran, penjarahan, atau penghapusan karya seni adalah pelanggaran hak cipta. Di Amerika Serikat, pelanggaran tersebut dapat diselesaikan secara hukum melalui The UU Hak Seniman Rupa 1990 (VARA 1990) yang sudah diubah menjadi UU No. Hak cipta. VARA memberikan dua hak moral, yaitu hak atribusi dan hak integritas. Kedua hak ini melindungi hak seniman dan karyanya di depan umum ruang. Di Indonesia, perusakan, perusakan, kebakaran, penjarahan, atau pemindahan karya seni masuk ruang publik terus menerus terjadi, dan belum ada landasan hukum yang bisa benar-benar melindungi hak seorang seniman, terutama mereka yang telah mengerjakan dibuat sesuai pesanan karya seni. VARA bukanlah konvensi internasional dimana Indonesia terlibat, namun bisa dijadikan contoh / model untuk mencegah tindakan merugikan artis, sekaligus karya mereka di ruang publik.