The Information Communication and Technology (“ICT") industry has been experiencing fast and dynamic growth in the past two decades, primarily driven by the robust development of the Internet. This has triggered convergence, which fosters technology to create new innovative business models that integrate new services and products from different sectors, i.e. the telecommunications, media and information technology sector. Apart from the legal and regulatory issues, convergence itself has been part of the ICT business offering in Indonesia today. Convergence is a fact and an unavoidable reality. This study focuses on the analysis of the legal construction relating to convergence in the ICT industry in Indonesia. This study adopts a normative juridical approach, where analysis is performed through the review of rules or norms in the positive law. To analyze the legal facts, this study uses deductive logic with two main approaches, namely statue and comparative. A comparative approach compares the current implementation of convergence law in few countries. From a regulatory perspective, there is no legal arrangement embracing the convergence of the ICT business. Hence, ICT convergence experiences various difficulties in its implementation. Accordingly, there is a need for a robust legal design setting. This study suggests the use of a legislative approach and a hybrid model law combining the conventional law and layer law, that are formed based on certain convergence rules, principles, parameters, and policies. From the perspective of the regulator, this research suggests a need to reorganize the regulatory body, through the separation of the regulatory function, of which the function of the establishment and development of rules and policies is organized through the Minstry of Communication and Informatics, while the function of supervision and control of policies is organized through an Independent Commission Communication. During the research, there were a few opinions from resource people about a need to form a fully unified law model, through one Convergence Act. This opinion is worthy of consideration for a new research topic in the future, as part of a continuation of this research. / Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (“TIK”) mengalami perkembangan yang cepat dan dinamis dalam dua dekade terakhir, terutama dipicu oleh perkembangan internet. Pesatnya perkembangan tersebut memicu konvergensi, dimana teknologi mendorong model bisnis inovasi baru yang mengintegrasikan jasa dan produk dari sektor telekomunikasi, media dan teknologi informatika secara bersamaan. Terlepas dari permasalahan hukum dan regulasi, konvergensi itu sendiri sudah masuk dalam usaha TIK di Indonesia saat ini dan merupakan suatu fakta dan realitas yang tidak terhindarkan. Penelitian ini memfokuskan analisis terhadap penataan hukum terkait dengan konvergensi dalam penyelenggaraan usaha TIK di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian difokuskan dengan mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Untuk menganalisis fakta hukum, penelitian ini dibangun dengan menggunakan logika deduktif dengan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan penerapan hukum konvergensi di beberapa negara. Dalam perspektif regulasi, saat ini belum ada pengaturan hukum mengenai konvergensi, sehingga praktek konvergensi dalam penyelenggaraan usaha TIK mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, perlu adanya pengaturan desain hukum yang baik. Penelitian ini menyarankan penggunaan pendekatan legislatif, model hukum hybrid, yang menggabungkan hukum konvensional dan lapisan yang berlandaskan beberapa asas, prinsip, paramater serta kebijakan hukum konvergensi. Dalam perspektif regulator, penelitian ini melihat perlunya ada penataan ulang regulator, melalui pemisahan fungsi, dimana fungsi pengaturan, pembuatan dan pembinaan kebijakan dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, sedangkan fungsi pengawasan dan pengendalian kebijakan yang dijalankan oleh Komisi Independen Komunikasi. Selama penelitian ini, muncul beberapa pendapat dari nara sumber mengenai perlunya suatu model hukum terunifikasi penuh dalam satu Undang-Undang Konvergensi. Pendapat ini perlu mendapat catatan khusus dan mungkin dapat dipertimbangkan untuk menjadi topik penelitian baru pada masa yang akan datang, sebagai kelanjutan dari penelitian ini.