In his duties as a public official and authorized, Notary have to make an authentic deed (Notary deed). Notaries have an obligation to keep the notarial deed expressly specified in Article 4, Article 16 section (1) f and Article 54 on Notary override the general obligation to testify Article 1909 section (1) of the Civil Code and Article 322 of the Criminal Code. Obligations under the Code of Notaries is the attitude of the behavior, actions, measures, which must be members of the association as well as others who took up and running the Notary office, in order to preserve and maintain the prestige of the institution's image notary sublime dignity and uphold the dignity of the image of the Notary office. Legal protection is guaranteed protection of the rights granted by law to those who qualify under the terms of a normative legal regulation which applies to all of society, including the Notary. In this research, data collection is done by using a normative juridical approach and by interviewing Notary in Jakarta. These results can be concluded that the presence of Dissenters rights granted by law to the Notary's not an obligation to speak or not to speak by the legislation in force, namely Law Number 12 of 2014 on the amandement of Law Number 30 of 2004 on Notary. Based on Article 16 section (1) f and Article 54 on Notary, which prohibits the Notary to give, show, or notify the contents of the deed, grosse deed, a copy of the deed or deed quote, apart from the people directly concerned in the deed , the heirs or beneficiaries of their rights. Implementation of Dissenters Rights Notary itself can be disqualified if it is determined otherwise by law. Professionalism of a Notary is needed in the case as a legal consultant. A Notary must have professional behavior should refer to the expertise backed by the knowledge and many experience. In carrying out his duties, Notary should have moral integrity, honesty, impartiality, and also should not be solely driven by considerations of money. Notary must adhere to the ethics of the profession as a public official. / Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik (akta Notaris). Notaris memiki kewajiban untuk merahasiakan akta Notaris ditentukan secara tegas dalam Pasal 4, Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 UUJN tersebut mengesampingkan kewajiban umum untuk memberikan kesaksian Pasal 1909 ayat (1) KUHPerdata dan Pasal 322 KUHP. Kewajiban menurut Kode Etik Notaris adalah sikap perilaku, perbuatan, tindakan, yang harus dilakukan anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat citra martabat jabatan Notaris. Perlindungan hukum merupakan jaminan perlindungan hak yang diberikan oleh hukum kepada mereka yang berhak secara normatif menurut ketentuan suatu peraturan hukum yang mana berlaku untuk semua masyarakat termasuk Notaris. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dengan mewawancarai Notaris di Jakarta. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya Hak Ingkar yang diberikan oleh undang-undang bagi para Notaris untuk tidak bicara atau merupakan kewajiban untuk tidak bicara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UUJN. Bertitik tolak dari Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 UUJN, dengan itu melarang para Notaris untuk memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, selain dari kepada orangorang berkepentingan langsung pada akta, para ahli waris atau para penerima hak mereka. Pelaksanaan Hak Ingkar oleh Notaris dengan sendirinya dapat dinyatakan gugur jika ditentukan sebaliknya oleh undang-undang. Keprofesioanalan seorang Notaris sangat dibutuhkan dalam hal sebagai konsultan hukum. Seorang Notaris harus memiliki perilaku profesional harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi, dalam melaksanakan tugas jabatannya harus mempunyai integritas moral, jujur, tidak berpihak, dan juga dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak boleh semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Notaris harus berpegang teguh pada etika profesi notaris sebagai pejabat umum.