A mandate to perform an act on behalf of such mandator to another is a common practice. Article 1792 Indonesian Civil Code and Article 103 Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company give further legal certainty for a mandate on behalf personally company director and a mandate on behalf of the board of directors. A mandate shall terminate due to revocation of the mandate. In this study will be discussed about the practice of the revocation of power of attorney by the other director in the absence of the director as the mandatory on behalf of personally company director in accordance with Article 1813 of the Indonesian Civil Code and on behalf of the board of directors in accordance with Article 103 of the Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. In this study will be used normative juridical research method with a systematic approach to the law on secondary data and interviews to the informant. From the qualitative analysis of these results, it can be concluded that the revocation of power of attorney on behalf of personally company director can not be done by any other director in accordance with Article 1813 of the Indonesian Civil Code, while the revocation of power of attorney on behalf of the board of directors may be done by other directors in accordance with Article 1813 of the Indonesian Civil Code jo. Article 103 of the Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liabilty Company, in the absence of a director as the mandatory. / Pemberian kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu untuk dan atas nama si pemberi kuasa kepada orang lain adalah praktik yang lumrah dilakukan. Pasal 1792 KUHPerdata dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan kepastian hukum terhadap pemberian kuasa pribadi seorang direktur perseroan dan kuasa seseorang mewakili direksi. Salah satu cara berakhimya pemberian kuasa adalah penarikan kuasa. Penelitian ini akan membahas mengenai praktik penarikan kuasa pribadi seorang direktur menurut ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata dan kuasa seseorang mewakili direksi menurut ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas oleh direktur lain dalam hal ketiadaan direktur si pemberi kuasa. Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan sistematik hukum atas data sekunder yang diperoleh dan hasil wawancara kepada narasumber. Dari analisis kualitatif hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penarikan kuasa pribadi seorang direktur tidak dapat dilakukan oleh direkur lain menurut ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata, sedangkan penarikan kuasa seseorang mewakili direksi dapat dilakukan oleh direktur lain sesuai UU PT dan anggaran dasar PT menurut ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata jo. Pasal 103 UU PT, dalam hal ketiadaan direktur si pemberi kuasa.