Encumbrance certificate serves to protect the rights of creditors to obtain repayment of the debt, because the certificate of mortgage has strength like a final and binding decision (inkracht van gewijsde). In practice, it often happens laying sequestration (conservatoir beslag) assets that have been encumbered encumbrance, so get resistance by creditors as in Batam District Court's Decision Number : 47/PDT.PLW/2013/PN.BTM. The problem in this thesis examines the value of the power executorial encumbrance certificate for Perkreditan Rakyat Barelang Mandiri Bank as the lender of mortgage holders, the position of Perkreditan Rakyat Barelang Mandiri Bank in the execution and implementation of the execution of the removal Mortgage foreclosure according to Batam District Court's Decision Number : 47/PDT.PLW/2013/PN.BTM. Author analized that encumbrance certificate has the power based executorial title and direct execution (parate executie) which gives special position (privilege) for the holder, so Perkreditan Rakyat Barelang Mandiri Bank in this case remains a preferent creditors. Executorial strength is also an opportunity for interested parties to sue in court appointment confiscation of assets that have been encumbered encumbrance based on the power contained in the certificate of mortgage. / Sertipikat hak tanggungan berfungsi melindungi hak-hak kreditur yang memiliki kekuatan layaknya putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Pada praktiknya, sering terjadi peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas aset yang telah dibebani hak tanggungan, sehingga mendapatkan perlawanan oleh kreditur seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 47/PDT.PLW/2013/PN.BTM. Masalah dalam tugas akhir ini meneliti tentang nilai kekuatan eksekutorial dalam sertipikat hak tanggungan bagi PT. Bank Perkreditan Rakyat Barelang Mandiri sebagai kreditur pemegang hak tanggungan, kedudukan PT. Bank Perkreditan Rakyat Barelang Mandiri dalam pelaksanaan eksekusi dan implementasi eksekusi Hak Tanggungan dalam pengangkatan sita jaminan menurut Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 47/PDT.PLW/2013/PN.BTM. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deksriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis pembahasan secara kualitatif, serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Penulis menganalisis bahwa sertipikat hak tanggungan memiliki kekuatan berdasarkan titel eksekutorial dan eksekusi langsung (parate executie) yang memberikan kedudukan istimewa (privilege) bagi pemegangnya, sehingga PT. Bank Perkreditan Rakyat Barelang Mandiri dalam kasus ini tetap menjadi kreditur preferent. Kekuatan eksekutorial tersebut juga membuka peluang bagi pihak yang berkepentingan untuk menggugat pengangkatan sita jaminan ke pengadilan atas aset yang telah dibebani hak tanggungan berdasarkan kekuatan yang terkandung dalam sertipikat hak tanggungan.