Telecommunications operation is the provision of telecommunications services and allowing the implementation of telecommunications that causes the relationship between a party with other parties. In implementing telecommunications operations of the parties to cooperate and contained in an agreement. In this study, an agreement made by PT Indosat Tbk as network operators with PT IM2 as service providers on the use of 3G networks in the 2.1 GHz frequency band. However, on October 6, 2011, an agreement was reported for alleged abuse of a 3G network in the 2.1 GHz frequency band and on July 8, 2013, the Corruption Court decided that the cooperation agreement between PT Indosat Tbk and PT IM2 violate the provisions in the Act telecommunications which caused state losses of Rp 1.3 trillion in payments BHP Frequency according BPK audit. The verdict is considered odd by the Ministry of Communications and telecom industry players. This gives rise to legal uncertainty regarding the status of the cooperation agreement PT Indosat Tbk and PT IM2. To find out how the legal status of the implementation of cooperation agreements 3G network in the 2.1 GHz frequency band between PT Indosat Tbk and PT IM2 in terms of the Telecommunications Act and how the implementation of the Telecommunications Act regarding the obligation to make payments BHP Frequency, necessary research with normative research method on cooperation agreements PT Indosat Tbk and PT IM2 and analysis system of deductive reasoning. In this study, data collection is done by using the approach of legislation and case-based approach. From the results, it can be concluded that the cooperation agreement made by PT Indosat Tbk and PT IM2 has been in accordance with the provisions of the Telecommunications Act and PT Indosat Tbk, the parties are obligated to pay BHP Frequency has done his duty. Therefore, the government should provide legal certainty on the cooperation agreement between PT Indosat Tbk and PT IM2 so as to give confidence and security to telecommunications providers in order not to hesitate in developing telecommunication services. / Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi yang menyebabkan terjadinya hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain. Dalam melaksanakan penyelenggaraan telekomunikasi para pihak melakukan kerja sama yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Pada penelitian ini, perjanjian kerja sama dilakukan oleh PT Indosat Tbk selaku penyelenggara jaringan dengan PT IM2 selaku penyelenggara jasa mengenai penggunaan jaringan 3G di pita frekuensi 2,1 GHz. Namun pada tanggal 6 Oktober 2011, perjanjian kerja sama tersebut dilaporkan karena diduga melakukan penyalahgunaan jaringan 3G di pita frekuensi 2,1 GHz dan pada tanggal 8 Juli 2013, Pengadilan Tipikor memutuskan bahwa perjanjian kerja sama antara PT Indosat Tbk dan PT IM2 melanggar ketentuan dalam UU Telekomunikasi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun dalam pembayaran BHP Frekuensi menurut audit BPKP. Putusan tersebut dinilai janggal oleh Kementerian Kominfo dan para pelaku industri telekomunikasi. Hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian hukum mengenai status perjanjian kerja sama PT Indosat Tbk dan PT IM2. Untuk mengetahui bagaimana status hukum perjanjian kerja sama penyelenggaraan jaringan 3G di pita frekuensi 2,1 GHz antara PT Indosat Tbk dengan PT IM2 ditinjau dari UU Telekomunikasi dan bagaimana penerapan UU Telekomunikasi mengenai kewajiban melakukan pembayaran BHP Frekuensi, diperlukan penelitian dengan metode penelitian normatif atas perjanjian kerja sama PT Indosat Tbk dan PT IM2 serta analisis dengan sistem penalaran deduktif. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan juga pendekatan kasus. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh PT Indosat Tbk dan PT IM2 telah sesuai dengan ketentuan UU Telekomunikasi dan PT Indosat Tbk selaku pihak yang berkewajiban untuk membayar BHP Frekuensi telah melakukan kewajibannya. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan kepastian hukum atas perjanjian kerja sama antara PT Indosat Tbk dan PT IM2 sehingga dapat memberikan kepercayaan dan rasa aman kepada penyelenggara telekomunikasi agar tidak ragu dalam mengembangkan layanan telekomunikasi.