In accordance with applicable laws in Indonesia, the Civil Code and the Marriage Act, stipulates that the prenuptial agreement may only be made before or at the time of marriage conducted. Based on author searches there are cases where the prenuptial agreement was made after marriage. The author conducted a study of two (2) cases related to prenuptial agreement and separation of marital property made after marriage; the determination of the East Jakarta District Court granted the request of the seperation of marital property and the South Jakarta District Court's decision canceling the prenuptial agreement. The author uses empirical juridical approach, carried out by examining the rules or norms of the positive law is legislation in the field of marriage and the use of library materials as the main data in analyzing this case. From these results, it can be concluded that the prenuptial agreement may only be made before or during the marriage are conducted, there is no law or laws that regulate prenuptial agreement made after marriage. Basic and legal considerations of the East Jakarta District Court Decision on a petition of seperation of marital property is very weak, because the judge should grant the determination of the applicant based on the facts, or the evidence is clear and appropriate legal basis. / Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, KUHPerdata maupun Undang-Undang Perkawinan, mengatur bahwa Perjanjian Kawin hanya boleh dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan. Berdasarkan penelusuran penulis terdapat kasus dimana perjanjian kawin dibuat setelah melangsungkan perkawinan. Penulis melakukan penelitian terhadap 2 (dua) kasus terkait Perjanjian Kawin dan Pemisahan Harta yang dilakukan setelah perkawinan, yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengabulkan permohonan Pemisahan Harta dan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan Perjanjian Kawin. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dilakukan dengan cara meneliti kaidah atau norma dalam hukum positif yaitu peraturan perundangan dibidang Perkawinan serta menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama dalam menganalisa kasus ini. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kawin hanya boleh dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanaka, tidak ada Undang-Undang maupun produk hukum yang mengatur Perjanjian Kawin yang dilakukan setelah perkawinan. Dasar dan pertimbangan hukum dari Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengabulkan permohonan Pemisahan Harta sangat lemah, karena seharusnya Hakim dalam mengabulkan penetapan para pemohon mempunyai alasan yang didukung oleh fakta atau bukti yang jelas serta dasar hukum yang tepat dan benar.