Notary is a Public Officers authorized to make an authentic deed concerning civil law relations which are required by legislation. Authentic deed is a strongest evidence. Thus, a Notary required to be cautious and careful in making an authentic deed and must be in accordance with the legislation in force. This research is using normative juridical methods based on literature books and interviews of Notary. This thesis discusses two problems, the first problem is what sanctions may be imposed against the Notary in deed making as in contravention of Article 52 of Law No. 30 Year 2014 concerning Position. and the second issue is about the responsibility of the Notary to be able to provide solutions in the rectification of the deed made contrary to Article 52 of Law No. 30 of 2014. In article 52 contains the prohibition for notary in terms of prohibition in making deed made for themselves, husband / wife, or anyone else who has a kinship with the notary either by marriage or blood relation in a straight line down and / or above without limitation degrees , as well as in the lateral line up to the third degree, as well as being representative for themselves. Due to a notary violation of that provision is the strength of the deed as an evidence become under the hand or the certificate becomes null and void before the law, and the notary required to reimburse the losses cost along with the interest of the party which caused by the deed. / Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai hubungan keperdataan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan. Akta Otentik merupakan suatu alat bukti terkuat dan terpenuh. Sehingga dalam pembuatannya Notaris dituntut untuk berhati-hati dan teliti dalam membuat suatu akta otentik, dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunankan metode yuridis normatif dengan didasarkan pada buku kepustakaan serta wawancara dari Notaris. Tesis ini membahas dua permasalahan, permasalahan pertama yaitu sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap Notaris dalam pembuatan akta yang bertentangan dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan dan permasalahan kedua yaitu apa yang menjadi tanggungjawab Notaris untuk dapat memberikan solusi didalam pembetulan terhadap akta yang dibuat bertentangan dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dalam pasal 52 tersebut memuat tentang larangan seorang notaris dalam hal pembuatan akta dilarang membuat untuk dirinya sendiri, suami /isteri, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis menyamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi dipihak untuk diri sendiri. Akibat seorang notaris melanggar ketentuan tersebut adalah kekuatan pembuktian akta menjadi dibawah tangan atau akta tersebut menjadi batal demi hukum, serta notaris tersebut diwajibkan mengganti biaya kerugian beserta bunga yang diderita para pihak yang diakibatkan akta tersebut.