State Land and Land rights, that’s the division commonly known by the public. State land defined as the land that is not adhering to any rights. On the other hand, land right was commonly known as stated on Article 16 UUPA. After the promulgation of UUPA, there is other right that as stated on ministerial regulations, namely ‘management right’ or ‘Hak Pengelolaan’. At first, the term used by UUPA is “to manage (land)”. Before, Government Regulation (PP) No. 8 year 1953 set the words “to manage”. After the development of laws and regulations, then the “management” is getting its existence by the name of “management right” or “Hak Pengelolaan (HPL)”. Then, Some regulations fix it as one of the land rights. It is interesting to examine the relevance of this “management right” with the right granted to – one of them- is a state owned enterprise (SOE), which is precisely the provision of HPL to SOE is also stipulated later. Furthermore the ‘management rights” has the compulsory to cooperate with other parties with the provisions of one of the land rights (cultivation rights tittle (HGB) or Right of use title (Hak Pakai). Further study is its status as government asset, particularly if there is a problem with a third party, whether legal instrument also support equally if any problems arising from the HPL holder with a third party will be brought into the court? Legal research method used was a research of the principles of : Law principle, systematic studies of law. The approach used are: the approach of legislation, case based approach, the historical approach, and the conceptual approach. Legal material acquisition technique is: the primary legal materials, secondary and tertiary legal materials. Data collection tool is a literature study, interviews, and secondary data research. The author uses data analisis is inductive analysis specific to general. The final result of this study is to provide better understanding about land management, particularly problems that may arise on it, to explain concept of state assets as well as its position with the other party in the event of a dispute and to explain the judiciary and the partiality of the judiciary against the state’s land assets. In this study the author show one of the issues of land management rights in Saguling as a comparison between the provisions of the law and regulation and it’s reality in practice. / Tanah Negara dan tanah hak, begitu pembagian yang pada umumnya diketahui oleh masyarakat. Tanah Negara diartikan sebagai tanah yang belum dilekati hak apapun dan tanah hak adalah tanah yang telah dilekati oleh sesuatu hak sebagaimana pasal 16 Undang Undang Pokok Agraria (UUPA). Setelah lahirnya UUPA, terdapat hak lain yang mendapatkan pengukuhan melalui peraturan perundang undangan setingkat peraturan menteri yaitu Hak Pengelolaan. Pada awalnya, istilah yang digunakan oleh UUPA adalah pengelolaan saja, bahkan sebelumnya PP No. 8 tahun 1953 mengatur dengan kata kata “mengelola”. Berkembangnya peraturan perundang undangan menyebabkan Hak Pengelolaan ini mendapatkan eksistensinya. Selanjutnya, peraturan perundang undangan setingkat undang undang juga mengatur mengenai hak ini. Menarik untuk mengkaji keterkaitan Hak Pengelolaan ini dengan hak yang melekat pada – salah satunya – Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemberian HPL kepada BUMN ini diatur oleh peraturan yang ditetapkan kemudian. Lebih jauh, Hak Pengelolaan ini diwajibkan untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan pemberian Hak tersendiri (Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai. Kajian lebih lanjut adalah statusnya sebagai asset Negara, terutama jika ada masalah dengan pihak ketiga, apakah instrumen hukum sudah mendukung dengan baik jika setiap masalah antara pemegang HPL dengan pihak ketiga akan dibawa ke jalur pengadilan. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian terhadap asas asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Teknik perolehan bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data adalah studi kepustakaan, wawancara dan pencarian data sekunder. Analisis data yang Penulis gunakan adalah analisis induktif khusus ke umum. Hasil akhir dari tesis ini adalah memberikan pencerahan tentang tanah pengelolaan, terutama masalah yang mungkin timbul di dalamnya, memperjelas konsep tentang asset Negara serta kedudukannya dengan pihak lain jika terjadi sengketa dan memperjelas tentang lembaga peradilan yang digunakan dan apakah terdapat keberpihakan lembaga peradilan terhadap tanah asset Negara ini. Pada tesis ini Penulis menampilkan salah satu masalah tanah Hak Pengelolaan di PLTA Saguling sebagai perbandingan antara ketentuan dalam peraturan perundang undangan dan realisasinya dalam praktek.