Notary was the Official of the public who was appointed by the Government to help the public's community in the matter to make available agreements or to emerge in the community. Agreements were written that was made opposite the Notary be acknowledged as the deed. In Notary regulations both previous regulations and regulations that now are available, was not arranged clearly about how a Notary as the Official of the Public account for legally if he carried out the mistake in making the deed that was made by him, only was said that a Notary might not refuse to make a deed that was requested and a Notary might not make the unlawful deed. This writing aims to determine what is the background of the acknowledgement of fingerprint into Certificate Minute and legal reponsible to Notary Officer who does not acknowledge fingerprint, by using the method of normative legal research, law approach, to obtain the views and doctrine as the basis for a legal argument over legal issues investigated. Based on the result of this examine and analysis,acknowledgement of fingerprint into Certificate Minute of Notary Public is aimed to anticipate the denial of as responsibility againts the signature in the Certificate Minute and therefore, fingerprint of the applicant is adhered as supplementary evidence.legal responsible to Notary Officer who does not acknowledge applicant fingerprint into Certificate Minute is legal sanction based on Article 16 Verse (11) of Notary Title Act, which includes (a) written reprimand, (b) temporary suspension, (c) officially dismissal, and (d) unofficial dismissal. If written reprimand is not respected or there is additional deviation, Notary Officer can be subjected to the subsequent stratified sanction. / Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris disebut akta. Didalam Undang-undang Notaris baik Undang-undang yang terdahulu maupun Undang-undang yang sekarang ada, tidak diatur secara jelas tentang bagaimana seorang Notaris itu selaku Pejabat Umum mempertanggungjawabkan secara hukum apabila dia melakukan kesalahan dalam membuat akta yang dibuatnya, hanya dikatakan bahwa seorang Notaris tidak boleh menolak untuk membuat suatu akta yang dimohon dan seorang Notaris tidak boleh membuat akta yang bertentangan dengan hukum. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dilekatkannya sidik jari penghadap pada Minuta Akta dan tanggungjawab hukum bagi Notaris yang tidak melekatkannya, dengan menggunakan metode normatif legal research, melalui pendekatan undang-undang guna memperoleh pandangan dan doktrin sebagai dasar argumentasi hukum atas isu hukum yang diteliti. Berdasar hasil penelitian diketahui bahwa latar belakang dilekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta bertujuan untuk mengantisipasi apabila para penghadap menyangkal tanda tangannya, maka sebagai bukti tambahan digunakan sidik jari penghadap tersebut. Sebagai tanggungjawab hukum bagi Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris berupa: (a)peringatan tertulis; (b)pemberhentian sementara; (c)pemberhentian dengan hormat; (d)pemberhentian dengan tidak hormat. Jika sanksi peringatan tertulis kepada Notaris tidak dipatuhi atau terjadi pelanggaran oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi berikutnya secara berjenjang.