Pursuant to capital market law in Indonesia, mutual fund can be either in the form of a corporation or in the form of collective investment contract. Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract based on prevailing regulation shall be made in the form of Notarial Deed. Such Deed of Collective Investment Contract is signed by Investment Manager and Custodian Bank acting as the parties of the Contract and as appeared in front of Notary. As regulated in capital market regulation that such Contract is binding investor who owns the participation unit in mutual fund as well whereas the investor does not appear in front of the Notary. Deed of Collective Investment Contract obtains clauses for the interests of the investors which general concept of mutual fund basically is for the purpose of investor. The Law of Notary states that the content of Deed shall be based on the intention of the parties who own the interest, and Notary also has obligation to verify the parties or its representatives/trustee appear in front of the Notary. Eventually, for the issuance of deed, notary shall put attention to subject and requirements and its correlation, and Notary shall verify all parties or its representative including its data and evidence of the ownership. Article 1338 on Indonesia Civil Law states that all provisions in the agreement shall be based on the consent of the parties and shall be executed by such parties, the question to such clause appears when the contract is also binding to third party, this will be analyzed further in this theses. The source of trust law concept came from common law where the mutual fund in Indonesia refers to such concept, specially for mutual fund in the form of collective investment contract regulating third party. In common law, trustee concept is created for the interest of investors as the representative of such investors based on trust deed. Whereas, in the Deed of Collective Investment Contract in Indonesia, there is no party acting on behalf of investor. Therefore, this theses will analyze the basic concept and regulation related to the mutual fund and collective investment contract as well, specially on the role and responsibility of the notary as appointed party to make the Deed of Collective Investment Contract. / Reksa Dana berdasarkan peraturan pasar modal di Indonesia dapat berbentuk Perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan peraturan harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris. Akta Kontrak Investasi Kolektif tersebut ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian selaku pihak penghadap dalam akta. Berdasarkan peraturan pasar modal disebutkan bahwa Kontrak tersebut mengikat Investor yang memiliki unit penyertaan Reksa Dana walaupun Investor Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana bukan merupakan pihak penghadap kepada Notaris. Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut juga mengatur kepentingan investor yang secara konsep umum reksa dana dibuat pada prinsipnya untuk kepentingan Investor. Undang-undang mengenai Jabatan Notaris menyebutkan bahwa isi Akta merupakan kehendak dan keinginan para pihak yang berkepentingan dan Notaris wajib memeriksa para penghadap selaku pihak yang dianggap berkepentingan atau wakilnya. Padahal dalam membuat akta, notaris harus memperhatikan mengenai orang dan untuk siapa akta dibuat harus ada keterkaitan yang jelas dan Notaris harus memastikan identitas diri penghadap dan bukti kepemilikannya. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya, bagaimana apabila keberlakuannya mengikat pihak ketiga yaitu kepada investor akan menjadi pembahasan pada penulisan ini. Konsep hukum trust yang berasal dari common law yang merupakan konsep dasar yang diambil oleh reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif di Indonesia mengatur sehingga reksa dana ini dibuat untuk kepentingan pihak lain atau pihak ketiga yaitu investor, sehingga dibentuk trustee selaku wakil dari investor pada trust deed. Sedangkan pada Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana di Indonesia tidak ada pihak yang berkedudukan selaku wakil dari investor. Dengan gambaran tersebut, Penulis mencoba menganalisa dari konsep dasar dan peraturanperaturan sehubungan reksa dana serta kontrak investasi kolektif terutama dalam kaitannya dengan peran serta tanggung jawab notaris selaku pihak yang ditunjuk untuk pembuatan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana berikut permasalahannya.