An agreement made legally binding for the parties who made it, moreover, stated in a Notarial Deed. The validity of the deed of agreement is evidenced by the inclusion of listed and signatures of the parties to the deed in such deed (minute). For views and the estastablishment of the court/Supreme Court R.I regarding to the validity of an agreement which stated in a notarial deed that such deed signed in conditions not free, it would be needed research on coercion as the reason for cancellation notarial deed by the Court . In this research, data collection is done by using the approach of legislation and also approaches such cases the Supreme Court Decision R.I No. 3641 K/Pdt /2001. From these results, it can be concluded that the act of Notary which thrusting such deed to one of the parties in the deed, for Plaintiff and signed by the Plaintiffs when Plaintiff was in custody is a compulsion due to the Plaintiff in condition not free to express their will, so that there is no other option for the Plaintiff other than sign the deeds that proffered by the Notary. So with the defect in the will and or how to enforce the agreement that has been qualified misused force as provided in Article 1321 and Article 1324 of the Civil Code and and thus the agreement or statement either by directly involving the plaintiff as well as being attached to the attachment and the original minutes of the Notary, containing deform law and declared void since the signing of the deed, including appendices attached to the minutes of the deed of Notary . As well as the other party in the deed who serves as the Defendant and Notary as those who make the deed which he serves as the Defendant, must be accountable for the law to pay compensation to the Plaintiff (the party requesting the cancellation of the deed) are jointly responsible for damages suffered by the Plaintiff either loss material and immaterial losses. / Suatu perjanjian yang dibuat sah mengikat bagi para pihak yang membuatnya, terlebih lagi dinyatakan dalam suatu akta Notaris. Keabsahan akta perjanjian tersebut dibuktikan dengan tertera dan tercantumnya tandatangan para pihak dalam akta yang bersangkutan dalam minuta akta tersebut. Untuk melihat pandangan dan pendirian pengadilan/Mahkamah Agung R.I. sehubungan dengan keabsahan suatu perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris yang minutanya ditandatangani dalam keadaan tidak bebas tersebut, diperlukan penelitian mengenai unsur paksaan sebagai alasan pembatalan akta Notaris oleh Pengadilan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus berupa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3641 K/Pdt/2001. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan Notaris yang menyodorkan akta-akta kepada salah satu pihak dalam akta, Penggugat dan untuk ditandatangan oleh Penggugat ketika Penggugat berada di dalam tahanan merupakan suatu paksaan karena Penggugat berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain daripada menandatangani aktaakta yang disodorkan oleh Notaris tersebut. Se hin gga den ga n adanya cacad dalam kehendak dan atau cara memaksakan persetujuan yang disalahgunakan tersebut telah memenuhi syarat paksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 dan Pasal 1324 KUH Perdata dan dengan demikian maka perjanjian atau pernyataan baik yang secara langsung melibatkan Penggugat sebagai pihak maupun yang menjadi lampiran dan melekat pada asli minuta Notaris, mengandung cacad hukum dan dinyatakan batal sejak penandatangan akta-akta termasuk lampiran-lampiran yang melekat pada minuta akta yang dibuat oleh Notaris. Serta pihak lain dalam akta yang berkedudukan sebagai Tergugat dan Notaris sebagai pihak yang membuat akta yang berkedudukan sebagai Tergugat, harus dimintakan pertanggungjawaban hukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat (pihak yang meminta pembatalan akta) secara tanggung renteng atas ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat baik kerugian materiil dan kerugian immateriil.