In the life of small and medium economic community desperately needed an organization that can help meet the need for loans with terms that are not too difficult and complicated. The mortgage is one way to obtain cash loans are increasingly popular. The existence of PT Pegadaian as one of the non-bank credit institutions with the motto "Troubleshooting Without Problems", is a way out for the economically disadvantaged as an alternative distribution of loan money in a short time, which is impossible when taking credit from banks with the agreement Pawn. In the mortgage agreement, the public can obtain funds in the amount of collateral adjusted for the items assessed to determine how the funds will be obtained in accordance with the rules and regulations agreement. based on Government Regulation No. 51/2011 dated 13 December on the change of the legal entity into the Company PT Pegadaian the mission to provide a servant for the public benefit and concurrently seeking profits based on principles of corporate management, the distribution of loan money to people based on the law of pledge , The limits of the protection of the debtor in a credit agreement with a guarantee of goods moving, as long as it is not much understood by the public, the responsibilities given PT Pegadaian always based on the content of the Credit Agreement With Assurance Goods Moving, whereas many of the rights of debtors who have not been implemented in the agreement such, for example, about compensation for loss of or damage to goods pt pegadaian. The purpose of this study was to determine what steps are carried out what happens when problem as well as where legal protection for its customers and determine the form and content of the agreement in PT Pegadaian. The method used is a normative juridical approach, the analytical descriptive specification, the collected data is primary and secondary data. Legal protection given for this mortgage against the debtor in the case of indemnity for lost and damaged goods PT Pegadaian currently inadequate or burdensome customers. Therefore, it should establish a law specifically PT Pegadaian and there must be guidance and supervision are more consistent from the government related to public interests as PT Pegadaian has become one of the public institutions or state-owned enterprises. / Dalam kehidupan masyarakat ekonomi kecil dan menegah sangat dibutuhkan suatu lembaga yang mampu membantu pemenuhan kebutuhan akan dana pinjaman dengan persyaratan yang tidak terlalu sulit dan rumit. Pegadaian adalah salah satu cara untuk memperoleh pinjaman uang yang kian populer. Keberadaan PT Pegadaian sebagai salah satu lembaga perkreditan non bank dengan mottonya “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”, merupakan jalan keluar bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sebagai alternatif penyaluran uang pinjaman dalam waktu singkat, yang tidak mungkin dilakukan bila mengambil kredit dari bank dengan perjanjian Gadai. Dalam perjanjian gadai ini, masyarakat dapat memperoleh dana dalam jumlah yang disesuaikan dengan agunan barang yang ditaksir untuk menentukan berapa dana yang akan diperoleh sesuai dengan peraturan dan ketentuan perjanjianan. berdasarkan Peraturan Pemerintah no 51/2011 tanggal 13 desember tentang perubahan bentuk badan hukum Pegadaian telah menjadi Perusahaan perseroan.Pegadaian yang mengemban misi untuk menyediakan pelayan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat yang didasarkan pada hukum gadai. perlindungan terhadap debitur dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak, selama ini tidak banyak dimengerti masyarakat, tanggung jawab yang diberikan PT Pegadaian selalu didasarkan pada isi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Barang Bergerak, padahal banyak hak-hak debitur yang belum dilaksanakan dalam perjanjian tersebut, selain itu juga yaitu penggunaan uang kelebihan lelang (yang tidak diambil oleh debitur)oleh PT Pegadaian tanpa hak atau tanpa dasar hukum. misalnya tentang ganti rugi atas Hilangnya atau rusaknya barang gadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan apa bila terjadi permasaalahan serta bagai mana perlindungan hukum bagi nasabahnya dan mengetahui bentuk serta isi perjanjian dalam PT Pegadaian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis, data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Perlindungan hukum yang diberikan pegadaian selama ini terhadap debitur dalam hal Ganti rugi atas hilang dan rusaknya barang gadai saat ini masi kurang memadai atau memberatkan nasabah. Oleh karena itu, sudah seharusnya dibentuk undang-undang Pegadaian yang khusus serta harus ada pembinaan dan pengawasan yang lebih konsisten dari pihak pemerintah terkait dengan kepentingan masyarakat banyak karena PT Pegadaian sudah menjadi salah satu institusi publik.