In accordance with the regulation concerning the marital agreement in the Marriage Act and Regulations Implementing the Government of Marriage Act, that the marital agreement that has been made by a notary must be registered in the civil registry at the time of registration of marriage to be approved and recorded. In practice, there are case where the parties will conduct agreement registration of marriage after the marriage lasted long enough. For example is the case of the Surakarta District Court’s Decision to grant the registration of the marriage covenant. This thesis will observe the issues on the regulatory registration of marriages under the Marriage Act and the impact of the law on the registration of the marriage agreement after the marriage took place. In addition to the analysis and discussion of the role of the Notary in the deed of marriage agreement. The author uses the method of normative legal research. A method that uses literature and supported by data from interviews. From these results it can be concluded that the marital agreement which has not been registered at the time of registration of marriages can be registered in the civil registry with the establishment of the district court in advance. After the marriage covenant is recorded, then the marriage agreement is valid and legally authorized. In addition, a notary has an important role in the provision of legal counseling in connection with the deed of covenant marriage. / Sesuai dengan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Pelaksana UndangUndang Perkawinan, perjanjian perkawinan para pihak yang telah dibuat oleh notaris harus didaftarkan di catatan sipil pada saat pencatatan perkawinan untuk disahkan dan dicatat. Pada prakteknya, banyak terdapat pengajuan permohonan penetapan pengadilan negeri dimana para pihak baru akan melakukan pencatatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung lama. Salah satu contohnya adalah Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta yang mengabulkan permohonan pencatatan perjanjian perkawinan tersebut. Permasalahan yang diteliti adalah mengenai pengaturan pencatatan perkawinan menurut UndangUndang Perkawinan dan dampak hukum terhadap pencatatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Selain itu dilakukan analisa dan pembahasan mengenai peranan Notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan didukung dengan data hasil wawancara. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan yang belum dicatatkan pada saat pencatatan perkawinan dapat dicatatkan di catatan sipil dengan adanya penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu. Dengan dicatatnya perjanjian perkawinan tersebut, maka perjanjian perkawinan sudah sah secara hukum. Selain itu, Notaris mempunyai peran penting dalam pemberian penyuluhan hukum sehubungan dengan akta perjanjian perkawinan.