Mode current money laundering has been progressing that involve professional circle one of whom was a Notary. Notary as a new reporting parties as stipulated in Government Regulation No. 43 Tahun 2015 about The Reporting Parties in The Prevention and Combating of Money Laundering required to perform the reporting of suspicious transactions undertaken by its clients. Thus it appears the problem of how the fiduciary duty inherent in the notary to maintain the confidentiality of its clients. This type of research thesis is a normative juridical research using approach legislation. Data analysis is done by collecting primary data and secondary data for later interpretations and conclusions. The results showed that the Notary already has a legal basis to implement new capacity as a new reporting parties in the prevention and combating of money laundering so it would not clash with its obligation to keep secret any information obtained as set out in Article 4 paragraph (2) and Article 16 paragraph (1) letter f Law No. 2 of 2014 Concerning Amendments to the Law No. 30 of 2004 Concerning The Notary Office. / Modus pencucian uang saat ini telah mengalami perkembangan yaitu melibatkan kalangan professional salah satunya adalah Notaris. Notaris sebagai new reporting parties sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diwajibkan untuk melakukan pelaporan atas transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh kliennya. Dengan demikian maka muncul permasalahan mengenai: Bagaimana dengan fiduciary duty yang melekat dalam jabatan Notaris untuk menjaga kerahasiaan kliennya ? Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Analisa data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder untuk kemudian dilakukan penafsiran dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris sudah mempunyai payung hukum dalam melaksanakan kedudukannya sebagai new reporting parties dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sehingga tidak akan berbenturan dengan kewajibannya untuk merahasiakan segala keterangan yang diperoleh sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.