) The duty of notary is to perform the notary public service in the field of the deed, as well as other duties assigned to the notaries are attached as a public official within the scope of a notary. One authority notary is to make an authentic deed as set out in Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 on amendments to Undangundang Nomor 30 Tahun 2004 About Notary, namely in making the deed of Agreement Binding of Sale and Purchase in the process sale and purchase of land or land and building by observing the terms of the agreement according to the Code of Civil Law. Someone who wants to make a sale and purchase of land then it must be done in real and cash, this is based on customary law declared applicable and not contrary to the law, if it is not done in real and cash so that transicition of rights will not happen. In the transition process of right to do sale and purchase set forth in writing in the form of an authentic deed made before a competent authority which is a functionary of the Land Deed, the deed is the deed about deed of sale and purchase. Then it needs to be studies further in the extent to which the authority of notary about agreement binding of sale and purchase and the authority of functionary of land deed about deed of sale and purchase. In this research, data collection is done by using a normative juridical method, the method through legislation and the principles of positive law by using of secondary legal form Code of Civil Law, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 on amendments to Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 About Notary, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 about Basic Regulation of the Agrarian, and so forth. From these results it can be concluded that the authority of notary about agreement binding of sale and purchase and the authority of functionary of land deed about deed of sale and purchase. / Tugas notaris adalah menjalankan pelayanan publik (Public Service) dibidang pembuatan akta, serta tugas lain yang dibebankan padanya yang melekat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup notaris. Salah satu kewenangan notaris adalah membuat akta otentik seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli dalam proses jual-beli tanah atau tanah dan bangunan dengan memperhatikan syarat-syarat perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Seseorang yang ingin melakukan jual-beli maka hal tersebut harus dilakukan secara terang dan tunai, hal ini berdasarkan hukum adat yang dinyatakan berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, jika tidak dilakukan secara terang dan tunai maka peralihan hak tidak akan terjadi. Dalam proses peralihan hak seseorang harus melakukan jual-beli yang dituangkan dalam bentuk tulisan berupa akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah, akta tersebut adalah akta jual beli. Maka perlu dikaji lebih lanjut sejauh mana kewenangan notaris dalam pembuatan akta pengikatan perjanjian jual beli dalam menjalakan jabatannya, dan kewenangan pejabat pembuat akta tanah dalam pembuatan akta jual beli. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan melalui perundang-undangan dan asas-asas hukum positif dengan menggunakan bahan hukum sekunder berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris, Undang-UndangNomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- PokokAgraria, dan lain sebagainya. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli dan kewenangan pejabat pembuat akta tanah dalam pembuatan akta jual beli.