Research on Legal Protection Up Treasure In marriage Development Agreements With Marriage, is in the background backs that marriages were held under the Act 1 of 1974 basically applies mixing treasure in marriage in the Marriage Covenant Marriage Covenant With Creation Act, is in the background backs that marriage which was held under the Act 1 of 1974 basically applies engaging in marital property. By this author discuss the issue. How legal protection against property owned by married couples involved in mating agreement. How the force of law deed of agreement that created married couples This law writing used juridical normative method by using secondary data. And secondary data collection carries out by literature study. That data then process and analyzed by using Qualitative Normative analysis method. This author uses a normative juridical approach using secondary base. The secondary data collection techniques. Where the marriage covenant is a law for the parties, it is in accordance with Article 1338 of the Civil Code. Furthermore, the Law of Marriage Act in Article 29 of the agreement must be made in good faith with regard to the provisions of laws, religion, norms of morality and public order. Legal power of the deed of agreement made void by both parties of Law and is not binding because the mating agreement made after marriage hukumya basis of article 147 BW and article 20 of the law of marriage. / Penelitian tentang Perlindungan Hukum Atas Harta Dalam Perkawian Dengan Pembuatan Perjanjian Kawin, adalah di latar belakangi bahwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 pada dasarnya berlaku percampuran harta didalam perkawinan Dalam Perjanjian Kawin Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin, adalah di latar belakangi bahwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 pada dasarnya berlaku percampuran harta didalam perkawinan. Dengan ini penulis membahas mengenai Permasalahan. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap harta yang dimiliki oleh pasangan suami istri yang terkait dalam perjanjian kawin. Bagaimana kekuatan hukum akta tentang perjanjian kawin yang di buat pasangan suami istri. Penulis ini menggunakan metode pendekatan Yuridis normatif dengan mengguanakan data sekunder. Adapun tekhnik pengumpulan data sekunder. Dimana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. Selanjutnya dalam Undang undang Perkawinan pada Pasal 29 isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undangundang, agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. Kekuatan Hukum akta perjanjian yang dibuat kedua belah pihak batal demi hukum dan tidak mengikat karena perjanjian kawin tersebut di buat setelah perkawinan dasar hukumya pasal 147 BW dan Pasal 20 undang undang perkawinan.