Credit Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) or familiar with the term of Small Micro Credit (KUR) was intended primarily for decent and productive enterprises, but do not have enough collateral to requirements of the Banlq especially in PT. Bank BRI (Persero), Tbk, which to improve the economy and employment. In Indonesia, in order to succeed the government program, each alternate company engaged in the credit guarantee Institution (Jamkrindo) as a partner that has a constraint with the problem of credit guarantees. Scheme financing through SMEs loan which guaranteed by Credit Guarantee Institution there were related between Bank as creditor / beneficiaries of the insured, the debtor / SME / insured and Jamkrindo as the Credit Guarantee Institution / Guarantor to realize the Government's purpose to prosperity of the people in Indonesia especially "impoverished" society through the realization of the responsilibility Jamkrindo (Credit Guarantee Institution) in case debtor has not responsible / default and his collateral has not enough to cover the loan. As a result of a very close linkage, The Government is expected to make regulations especially authority and responsibilities of Credit Guarantee Institution so it will grow the other of Credit Guarantee Institutions outside already existing so that the mechanism of financing through The Banks is becoming maximal and streamlined in the future. / Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau saat ini familiar dengan sebutan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terutama diperuntukkan bagi usaha layak dan produktif, namun tidak mempunyai jaminan yang cukup dalam memenuhi persyaratan Bank khususnya di PT. Bank BRI (Persero), Tbk yang bertujuan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Di Indonesia, dalam rangka mensukseskan progfttm Pemerintah ini terdapat I (satu) alternatif perusahaan yang bergerak dibidang penjaminan kredit yakni Perum Jamkrindo sebagai mitra Bank yang memiliki kendala dengan masalah jaminan kredit. Dalam pola pemberian kredit UMKM melalui Lembaga Jaminan kredit ini terdapat keterkaitan yang sangat erat antara Bank selaku kreditur / pihak penerima manfaat pertanggungan, pihak debitur / usaha UMKM i pihak tertanggung dan Perum Jamkrindo sebagai Lembaga Penjamin Kredit / pihak penanggung yang bertujuan akhir untuk merealisasikan tujuan Pemerintah guna mensejahterakan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat "bawah" melalui realisasi pemenuhan kewajiban Perum Jamkrindo sebagai Lembaga Penjamin Kredit dalam hal debitur ingkar janji I wanprestasi dengan kondisi jaminan kredit debitur tersebut tidak mampu untuk menutupi seluruh hutang debitur. Akibat dari keterkaitan yang sangat erat ini pada akhirnya sangat diharapkan peran dari Pemerintah untuk membuat regulasi yang mengatur secara khusus kewenangan dan tanggung jawab Lembaga Penjamin Kredit ini sehingga akan semakin tumbuh lembaga lembaga penjamin kredit lainnya diluar yang sudah ada sehingga mekanisme pembiayaan melalui Perbankan ini menjadi lebih maksimal dan lancar dimasa yang akan datang.