The Article 16 paragraph (1) point c law Number 2 year 2014 junto law Number 30 year 2004 about Notary position give obligation to Notary for Attaching Fingerprint on Certificate Minute Notary, but this Obligation have consequences for Notary not restore it, as well fingerprint that shall be attache to the Minuta a notarial deed in order evideentiary. This research method using a type of normative law research with the statue approach and conceptual approach. Based on the results of the study concluded that the requirement to include fingerprint in is one of additional term, if not is not led the laws on degra force evidence and it will not influence the authenticity of notary public certificate. Requirement for fingerprint is serves as evidence of the presence of the parties is before Notary. Article 16 point (1) letter c fingerprint used as “evidence” when party to deny signature certificate. A consequence Notary no confidence the provision of Article 16 point (1) letter c law number 2 year 2014 about Notary position is sanction. Sanction such as written warning, temporary dismissal, dismissal with respect, or dismissal with disrespect. / Pasal 16 angka (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 junto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan kewajiban kepada Notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta Notaris, namun kewajiban tersebut memiliki konsekuensi bagi Notaris yang tidak melaksanakannya, serta sidik jari yang dilekatkan pada minuta akta Notaris dalam rangka pembuktian. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum Normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kekuatan hukum sidik jari dalam pembuktian merupakan sebagai salah satu syarat tambahan, apabila tidak dilaksanakan tidak berakibat hukum pada degradasinya kekuatan bukti dan kebatalan akta Notaris. Peranan sidik jari dalam pembuktian adalah sebagai bukti hadirnya penghadap dihadapan Notaris. Pasal 16 angka (1) huruf c sidik jari digunakan sebagai “pembuktian” apabila dikemudian hari terdapat penghadap yang menyangkal menandatangani akta. Konsekuensi Notaris yang tidak melaksanakan Ketentuan Pasal 16 angka (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah dikenai sanksi. Sanksi berupa: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.