My research use normative yuridis method to analyse and to find out the Communal Rights on Land. With three approaches that are; statute approach, historical approach and conceptual approach. 'Ulayat' Rights on Land is regulated in ACT Number 5, 1960 BASIC PROVISIONS CONCERNING THE FUNDAMENTALS OF AGRARIAN AFFAIRS. In Article 3 ...'ulayat' rights and other similar rights of 'adat' law's communities is recognized.Furthermore 'ulayat' rights is regulated in The Regulation of Minister of Agricultural and Spatial Planning Republic of Indonesia number 9, 2015 about The Procedures of the Determination of Communal Land Rights of Indigeneous People and Communities Dwell in Certain Area. That Communal Rights on Land is given land's certificate by Goverment as a prove of Communal Rights on that Land. The subject of Communal Right of that land that is whether 'adat' law's communities, cooperative (economic enterprise), a unit of the village, or other group of communities. Meanwhile the object of Communal Rights are 'adat' law's communities and communities which dwell in certain area. To those communities can be issued land's sertificate of Communal Rights on Land as prove of ownership. Since Communal Rights is not object of Bail Right, at the moment there is no regulations which regulates Communal Rights with Bail Rights. / Dalam penelitian ini digunakan metode penelitin yuridis normative karena penulis mencari jawaban dengan mengkaji tentang Hak Komunal Atas Tanah dengan menggunakan tiga pendekatanya itu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Dalam undang-undang ini juga pada Pasal 3 mengakui tentang hak masyarakat hukum adat yaitu hak ulayat. Selanjutnya hak ulayat diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Bahwa Hak Komunal atas tanah ini diberikan sertipikat bukti hak milik bersama tanah yang dimaksud. Subyek Hak Komunal atas tanah ini yaitu Masyarakat Hukum Adat, koperasi, unit bagian dari desa, dan kelompok masyarakat lainnya. Sedangkan objek hukum dari Hak Komunal adalah tanah masyarakat adat dan kawasan tertentu yang dapat diterbitkan sertipikat hak komunal atas tanah sebagai bukti kepemilikan. Hak komunal untuk sekarang ini belum ada peraturan yang mengatur untuk dibebankan dengan hak tanggungan, sebab tidak dapat menjadi obyek hak tanggungan.