PPAT ialah pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah ataupun hak milik atas satuan rumah susun, salah satunya adalah akta hibah. Hibah merupakan perjanjian di waktu hidupnya pemberi hibah untuk memberikan sesuatu benda kepada penerima hibah yang diberikan secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Dalam KUHPerdata dicantumkan pula larangan-larangan pemberian hibah, salah satunya larangan pemberian hibah antara suami istri dalam perkawinan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban PPAT terhadap akta hibah yang dibatalkan karena melanggar larangan dalam KUHPerdata serta akibat hukum terhadap akta hibah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif PPAT yang dalam melaksanakan jabatannya terdapat kesalahan dan kelalaian yang membawa kerugian pada pihak lain, maka PPAT dapat dikenakan sanksi administratif serta dapat dituntut membayar ganti rugi oleh pihak yang dirugikan. Sedangkan terhadap akta hibah tersebut dapat dinyatakan batal, sehingga segala produk hukum yang dibuat setelah perbuatan hibah itu harus dianggap tidak pernah ada.