The attachment of mortgage is comprised of the granting of mortgage and registration of mortgage. The granting of mortgage is proven through the Mortgage Deed made by Land Deed Official. The registration of mortgage is proven through the issuance of mortgage certificate. In the present research, the main problem pertains to the position of mortgage deed that is not followed by registration of mortgage. Further, what are the causes of such failure of registration of security rights over land? To answer these questions, normative and empirical legal research is conducted. Data collection is conducted qualitatively and conclusion is drawn through logical deductive. Based on the analysis on a number of literatures and laws and regulations, several conclusions can be drawn, namely that: 1) The position of Mortgage Deed that is not followed by registration of mortgage still functions as authentic deed; 2) Land Deed Official that commits negligence is subject to penalty that is regulated under the relevant laws and regulations. / Pembebanan hak tanggungan terdiri dari pemberian hak tanggungan dan pendaftaran hak tanggungan. Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pendaftaran hak tanggungan dibuktikan dengan penerbitan sertipikat hak tanggungan. Dalam penelitian pokok permasalahan yang timbul adalah bagaimana kedudukan akta pemberian hak tanggungan yang tidak ditindak lanjuti dengan pendaftaran hak tanggungan? Dan apa saja penyebab akta pemberian hak tanggungan tidak ditindaklanjuti dengan pendafatran hak jaminan atas tanah?. Untuk menjawab pertanyaan ini dilakukan penelitian hukum yuridis normati dan yuridis empiris.dengan pengelolaan data secarakualitatif dan penarikan kesimpulan secara logika deduktif Berdasarkan analisis terhadap beberapa literatur dan peraturan perundangundangan, ditarik kesimpulan bahwa 1) Kedudukan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang tidak ditindaklanjuti pendaftaran hak tanggungan adalah tetap sebagai akta otentik. 2) PPAT yang melakukan kelalaian dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perudang-undangan.