The discourse of this thesis is about The Role of the Notary and/or PPAT in the making of The Deed of Credit Agreement and the Deed of Bank Guarantee particularly in the Imposition/Granting of the Dependent Rights. This thesis is a normative legal research which using a descriptive approach. As a state officials who do their tasks under oath, Notary/PPAT have an important role in every deed that they have made. In this thesis, the writer emphasize more on The Deed of Credit Agreement made by notary and Deed of Grant Agreement made by PPAT, which is that deed can be used as a written proof and has a full power of law when there are dispute between the lender and the debtor. So that the Notary/PPAT have to be more detail as well as true in their task in order to avoid any mistake which cause the cancelation of the deed. Also it is of course detrimental to the relevant parties, that is the owner of mortgage dependent rights and the creditors about the protection to the lender when the cancelation of Dependant Rights executable. / Tesis ini membahas mengenai Peranan Notaris Dan/Atau PPAT ( Pejabat Pembuat Akta Tanah) Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dan Akta Jaminan Bank Khususnya Dalam Rangka Pembebanan/Pemberian Hak Tanggungan. Tesis ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif dengan pendekatan secara deskriptif. Sebagai pejabat negara yang melakukan tugas-tugasnya di bawah sumpah, Notaris/PPAT tentunya memiliki peranan penting dalam setiap akta yang dibuatnya. Dalam tesis ini penulis lebih menekankan pada akta jaminan kredit yang dibuat oleh notaris dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh PPAT, dimana akta tersebut merupakan bukti dalam bentuk akta yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna ketika terjadi sengketa antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya Notaris/PPAT dituntut untuk lebih jelas dan terinci/detail agar tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan dibatalkannya akta-akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT tersebut. Hal ini yang tentu saja merugikan pihak-pihak terkait, dalam hal ini pemilik Hak Tanggungan dan kreditur. Juga tentang perlindungan terhadap kreditur ketika hak tanggungan dibatalkan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.