Collateral in a credit agreement function as security for Banks on the debtor’s debt. Collateral in form of land is registered under mortgage (hak tanggungan). The case of PT. SUN vs. PT Bank Permata illustrates an example of mortgage execution due to non-performing loans. Relevant questions thus arise on how execution toward a portion of PT. SUN’s assets with attached security right can be performed and the challenges thereof, and how transfer of title can be conducted by Land Deed Officer (Pejabat Pembuat Akta Tanah) toward such executed assets based on Indonesian Mortgage Law (UU Hak Tanggungan). The present research is essentially a normative-explanatory research. The data used in this research is secondary data that is analyzed through a normative-legal approach. This research concludes that the underhand sale (penjualan di bawah tangan) agreed upon by PT Bank Permata and PT. SUN faces a challenge since PT. SUN did not conduct sales toward a portion of collateral as agreed. An execution by order of the Court, as requested by the Bank, was then performed toward the collateral objects. This is followed by a process of auction. It can be seen from the above that transfer of title by Land Deed Officer can be conducted in two ways in accordance with the Indonesian Mortgage Law, namely through direct sales and through public auction by order of the State Court’s Chairman. / Objek jaminan yang diatur dalam perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur mengenai barang yang digunakan untuk menjamin hutang debitur. Tanah sebagai objek jaminan dibebani dengan hak tanggungan sehingga dapat dieksekusi saat terjadi kredit macet. Kasus PT. SUN melawan PT. Bank Permata Tbk. (Bank) merupakan contoh proses eksekusi hak tanggungan yang disebabkan karena terjadinya kredit macet. Dalam hal tersebut timbul pertanyaan bagaimana eksekusi sebagian aset PT. SUN yang sudah dibebani hak tanggungan beserta kendalanya dan bagaimana proses eksekusi atas sebagian objek jaminan tersebut dapat dilakukan proses balik nama oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan Undang – undang Hak tanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat eksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan melakukan pendekatan undang – undang. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa proses penjualan secara di bawah tangan yang telah disepakati oleh Bank dan PT. SUN menghadapi kendala karena PT. SUN tidak melakukan penjualan terhadap sebagian jaminan yang telah disepakati, yang mana atas hal tersebut dilakukan sita jaminan atas sebagian jaminan oleh pengadilan atas perminataan bank yang dilanjutkan dengan proses lelang. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa objek jaminan yang sudah dibebani hak tanggungan masih dapat dijual di bawah tangan dengan persetujuan kedua belah pihak oleh karena itu, proses balik nama oleh PPAT dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu eksekusi penjualan dibawah tangan dan dengan cara menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum dengan perintah di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri, yang mana kedua hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Undang – undang Hak Tanggungan.