Undang-Undang Pasar Modal telah memberikan kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk melakukan penyidikan berdasarkan berdasarkan Pasal 101 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang pelaksanaanya didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) telah diberikan peranan yang sangat luas untuk menghadapi kejahatan di Pasar Modal. Peranan yang sangat luas tersebut di atas akan menjadi tidak efektif dan dapat disalah-gunakan, apabila tidak dibarengi dengan adanya peraturan-peraturan pelaksanaan yang jelas dan terperinci. Dalam thesis ini akan dianalisa dan dibahas sebuah studi kasus "perdagangan orang dalam" (insider trading) saham PT. Indosat.. Tbk.; sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan data dan analisa dugaan adanya tindak pidana terlihat dalam transaksi saham PT. Indosat Tbk terdapat adanya informasi orang dalam. Pelaksanaan kegiatan penerbitan saham baru tidak dilakukan bersamaan. Artinya pelaksanaan kegiatan divestasi saham PT. Indosat oleh pemerintah akan dilaksanakan terlebih dahulu kemudian baru dilaksanakan penerbitan saham baru oleh PT. Indosat Tbk. Memberi informasi orang dalam kepada Pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian dan penjualan efek. Berdasarkan fakta bahwa Pihak PT. Mandiri Sekuritas telah mengundang pihak lain (PT. Merrill Lynch) dalam rapat bring down due dilligence tanggal 15 Mei 2002 malam hari di PT. Indosat Tbk, dimana Merrill Lynch patut diduga dapat melakukan transaksi penjualan efek dengan menggunakan informasi tersebut, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa PT. Mandiri Sekuritas sebagai orang dalam telah memberikan kesempatan kepada Merrill Lynch untuk menerima informasi orang dalam. Secara keseluruhan isi dari thesis ini bersifat eksploratif dan merupakan studi kepustakaan, dengan harapan dapat menjadi suatu rekomendasi bagi peningkatan kinerja dan efektifitas Badan Pengawas Pasar Modal dalam menghadapi kejahatan di Pasar Modal Indonesia