Tanah merupakan aspek yang sangat penting di Indonesia, sehubungan dengan hal tersebut akan sangat dibutuhkan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Kepastian hukum pertanahan di Indonesia dapat dikatakan belum dapat melindungi pemiliknya sepenuhnya. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimanakah seharusnya penyelesaian secara hukum yang sah dalam terjadinya permasalahan sertifikasi hak milik. Tujuan penelitian ini untuk menciptakan kepastian hukum atas tanah yang berkekuatan hukum juga untuk menyelesaikan secara hukum yang sah. Penulis meneliti masalah tersebut berdasarkan penelitian hukum normativ yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yang menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kepemilikan sebenarnya adalah Tuan Rumansi atau Nyonya Natalie yang mempunyai itikad baik untuk mendaftarkan tanahnya. Kesimpulan dari penulis bahwa terdapat penyimpangan hukum yang terjadi merugikan Tuan Rumansi atau Nyonya Natalie sebagai pemilik tanah serta merugikan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia sebagai penyewa, juga dapat disimpulkan kepemilikan yang sebenarnya atas tanah adalah Nyonya Natalie sehingga dapat dilakukan pembatalan kepemilikan hak atas tanah berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut. Penulis memberikan saran agar selalu berpedoman pada peraturan yang ada dan mementingkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.