Economic development make many business transactions and require contracting. Prompting many people to make a form of contract which can be used to serve the business transactions efficiently and effectively, is to create a standard contract that is deemed often biased and unbalanced. Notary services as General Officer who made the authentic deeds are needed in banking activities, one of which is in the manufacture of bank loan agreement which involves the Customer and the Bank, in order to ensure the correctness of the content contained in the bank credit agreement, so in public the truth no doubt. The purpose of this study is to know and understand the validity of the standard contract based on the principle of freedom of contract and analyze the bank loan agreement made before a notary relation to standard contract terms from the perspective of notary. Bank Credit Agreement Deed made by notarial beneficial to creditors, in terms of guaranteeing the strength of evidence, guaranteeing the correctness of the deed and ensure safety. Bank credit agreement is made by default, but not against the rules that prohibited under Article 18 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, as the actual raw format is just a basic format of the bank loan agreement, which in the subsequent development towards this format still possible to negotiations and no pressure to other side. / Perkembangan ekonomi menjadikan banyaknya transaksi bisnis dan memerlukan pembuatan kontrak sehingga mendorong banyak pihak untuk membuat suatu bentuk kontrak yang dapat digunakan untuk melayani transaksi bisnis secara efisien dan efektif, yaitu dengan membuat suatu kontrak baku yang dianggap sering berat sebelah dan tidak seimbang. Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta-akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah dalam pembuatan akta perjanjian kredit bank yang melibatkan Nasabah dan Bank, guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit bank tersebut, supaya secara publik kebenarannya tidak diragukan lagi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami keabsahan perjanjian baku berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan menganalisa akta perjanjian kredit bank yang dibuat dihadapan notaris kaitannya dengan perjanjian baku ditinjau dari perspektif notariat. Akta Perjanjian Kredit Bank yang dibuat secara notariil bermanfaat bagi kreditur, dalam hal menjamin kekuatan pembuktiannya, menjamin, kebenaran dari aktanya dan menjamin keamaannnya. Perjanjian kredit bank dibuat secara baku, namun tidak bertentangan dengan aturan yang dilarang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena sebenarnya format baku tersebut hanya merupakan format pokok dari akta perjanjian kredit bank, yang dalam perkembangan selanjutnya terhadap format ini masih dimungkinkan adanya negosiasi dan dalam pembuatannya tidak ada paksaan.