In the process of using the loan agreement by fiduciary guarantee, regulated the role for the imposition of a guarantee by fiduciary deed hereinafter the object must be registered to the local Fiduciary Registration Office by the creditor in respective. Fiduciary deed is a notary deed made by the notary thus needed checks on documents relating to the parties which overlooks and the object which by fiduciary guarantee. Based on these, the problem is appears how fiduciary guarantee registration regulation in the Indonesia and how the legal effect of the cancellation of fiduciary deed and how about the responsibilities related the cancellation. In order to answer the question, conducted a normative legal research with the regulations and the concept thus accompanied by a court decision as material research thus accompanied by interviews. According to the analysis concluded that 1) a regulation of fiduciary guarantee registration in the Indonesian has been regulated in Article 12 paragraph 1 of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee. The registration procedure is then issued Circular Letter by Dirjen AHU No. C.HT.01.10-22 which is the standard rules for registration of fiduciary guarantee. The purpose of this fiduciary guarantee registration in order to fulfill the principle of publication. 2) The legal consequences of the cancellation of fiduciary deed causes fiduciary certificates that have been issued by the fiduciary Registry Office become invalid and null and void, because of it the execution of the fiduciary object by can not be done by creditors. Related to this, the aggrieved party may demand accountability to the Notary in the form of reimbursement of expenses, damages and interest. 3) The suggestion is as a notary in implementing their duties and authorities should constantly carefully and check the validity of the documents provided by the parties and sticking to Act No. 2 of 2014 concerning Notary, and in implementing the position should adhering to the Notary Code and more concerned with dignity as human beings who are fully responsible for the profession. / Dalam proses perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia, diatur adanya keharusan untuk dilakukan pembebanan jaminan dengan akta jaminan fidusia yang selanjutnya objek tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia setempat oleh kreditur bersangkutan. Akta jaminan fidusia ini merupakan akta notariil yang dibuat oleh notaris sehingga diperlukan adanya pengecekan terhadap dokumen-dokumen berkaitan dengan para pihak yang menghadap dan objek yang menjadi jaminan fidusia. Berdasarkan hal tersebut, muncul permasalahannya adalah bagaimana pengaturan pendaftaran jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana akibat hukum dari pembatalan akta jaminan fidusia serta bagaimana pula tanggung jawab notaris terkait dengan pembatalan aktanya tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini dilakukan penelitian hukum yuridis normatif terhadap peraturan perundangundangan dan konsep disertai dengan putusan pengadilan sebagai bahan penelitian penulis disertai dengan wawancara, serta penarikan kesimpulan secara logika deduktif. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa 1) Pengaturan pendaftaran jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia telah diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Prosedur pendaftaran ini kemudian dikeluarkan Surat Edaran Dirjen AHU No. C.HT.01.10- 22 yang merupakan aturan standar untuk melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia. Tujuan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia ini agar terpenuhinya asas publikasi. 2) Akibat hukum dari pembatalan akta jaminan fidusia tersebut menyebabkan sertifikat jaminan fidusia yang telah diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran fidusia menjadi tidak sah dan batal demi hukum, karena hal tersebut maka tidak dapat dilakukannya eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut oleh kreditur. Berkaitan dengan hal ini maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pertanggungjawaban kepada Notaris berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. 3) Sarannya adalah sebagai notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus selalu teliti dan memeriksa kebenaran dokumen-dokumen yang diberikan oleh para pihak dan berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan dalam melaksanakan jabatannya harus berpegang pada Kode Etik Notaris serta harus lebih mementingkan harkat dan martabat sebagai manusia yang bertanggung jawab penuh atas profesinya.