Law No. 2 of 2014 concerning Role of Notary requireNotary to conduct fingerprinting of clients which would be further embedded in the minutes of notarial deed. This provision is a new norm that complements various obligations of a Notary. Responsibility to conduct fingerprinting lead to confusion in the practice of its implementation,because, there is no definite provisions regarding which fingerprintsshould be taken and used. With this background, this study is structured to get a clear picture of the factors underlying the obligation attached in setting fingerprints, following the legal implications if a Notary does not embed fingerprints of client in the minutes of notarial deed. The method used to compilethis study is normative juridical method that is a study of the written legal norms that prioritizes research literature related to the research problem and supported by field research. This study concludes that the provisions of Article 16 paragraph (1) letter c is unclear in regulating which set of fingerprint will be used in minutes of notarial deed. In this vagueness, the Notary shall latch fingerprints on minutes of notarial deed. If the obligation is not implemented then sanction in the form of a written warning, suspension, dismissal with respect, or a dishonorable discharge will be given. / Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris melakukan pembubuhan sidik jari para penghadap yang selanjutnya dilekatkan dalam minuta akta Notaris. Ketentuan ini merupakan norma baru yang melengkapi berbagai kewajiban Notaris. Kewajiban membubuhkan sidik jari menimbulkan kebingungan dalam praktek pelaksanaannya. Sebab, tidak ada ketentuan pasti mengenai sidik jari mana yang harus diambil dan digunakan. Dengan latar belakang itu, penelitian ini disusun untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi pengaturan kewajiban dilekatkannya sidik jari,berikut implikasi hukumnya jika Notaris tidak melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disusun metode yuridis normatif yaitu penelitian terhadap norma hukum tertulis yang lebih mengutamakan penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian permasalahan serta didukung dengan penelitian lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c belum jelas mengatur sidik jari mana yang akan digunakan dalam minuta akta Notaris. Dengan segala ketidakjelasan itu, Notaris wajib melakukan pelekatan sidik jari pada minuta akta. Apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak hormat.