Article 15 paragraph 2 letter F of Act No. 2 of 2014 junto Act 30 of 2004 which provides authority to the Notary's for making a deed relating to land, but the authority to make a deed relating to land is the authority of the PPAT since the enactment Act No. 5 of 1960. Therefore, the issues in this research are how is the authority of the Notary granted by Act No. 2 of 2014 junto Act 30 of 2004 and how its implementation. The method used in this research is a normative legal research using statute approach and conceptual approaches with data collected by library research or study of documents and field research by interviewing the Notary and PPAT. From this research, it can be concluded that the authority of the Notary in making a deed relating to land referred to in Article 15 point (2) f of Law Number 2 of 2014 cannot be executed as the will of the legislators, because the authorities of making a deed relating the land is not a Notary PPAT, so the deeds relating to land made by or before a Notary cannot provide legal certainty because it does not refer to the provisions in Government Regulation No. 24 of 1997, therefore, Article 15 point 2 letter F law Act No. 2 of 2014 junto Act 30 of 2004 cannot be implemented. / Pasal 15 angka 2 huruf F Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 junto Undang– Undang No.30 tahun 2004 memberikan kewenangan kepada Notaris untuk untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, namun kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan tersebut merupakan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari sejak diberlakukannya Undang-Undangan Nomor 5 Tahun 1960. Oleh karena itu, permasalahan yang akan diteliti adalah kewenangan Notaris yang bagaimanakah yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 junto Undang–Undang No.30 tahun 2004 serta bagaimana implementasinya. Metode yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan dengan cara library research atau studi dokumen dan field research yakni wawancara dengan Notaris dan PPAT. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana dimaksud pasal 15 angka (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak dapat dijalankan sebagaimana kehendak pembentuk undang-undang, dikarenakan yang berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan adalah PPAT bukan Notaris, jadi akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak dapat memberikan kepastian hukum karena tidak mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, oleh karena itu Pasal 15 angka 2 huruf F Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 junto Undang–Undang No.30 tahun 2004 tidak dapat diimplementasikan.