PPAT is public officials who are authorized to make an authentic deed concerning specific legal deeds about land rights over unit of flats. As authtentic deed in his deeds shall follow the laws and other regulations. In fact, the making of the deeds is often not in accordance with the procedures for making of the deed and this may rise to legal issues and there is no legal certainty regarding the land rights. One of the common is the signing of the deed of PPAT outside the PPAT working area, it then will arise the various implications of the law against the deed and against the officials who make the authentic deed, whether it is in accordance with the applicable legislation and how the protection of the parties to the deed of sale and purchase. PPAT fully responsible over the execution of the duties of his office and responsible to make an authentic deed. Based on this, the author is interested and intends to examine and understand more about the procedures for making PPAT deeds by using normative juridicial methods, which is focuses on the research of secondary data over the data law, i.e. written legal norms. Based on the data obtained, the research results obtained that the legal consequences of an act which is not in accordance with the procedure of making the deed may result in degraded, annulled by law or may be cancelled. / PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Sebagai akta otentik, akta PPAT haruslah memenuhi aturan dan tata cara pembuatan akta PPAT sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturanperaturan lainnya. Dalam kenyataannya, pembuatan akta seringkali tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta dan hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum serta tidak ada kepastian hukum mengenai hak atas tanah tersebut. Salah satu yang sering terjadi adalah penandatanganan akta PPAT diluar wilayah kerja PPAT, dengan adanya hal tersebut maka akan timbul berbagai implikasi hukum terhadap akta dan terhadap pejabat yang membuat akta otentik tersebut, apakah hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana perlindungan terhadap para pihak dalam akta jual beli tersebut. PPAT bertanggung jawab secara penuh atas pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam setiap pembutan akta. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik dan bermaksud untuk mengkaji dan memahami lebih dalam mengenai tata cara pembuatan akta jual beli yang dilakukan oleh PPAT dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yurudis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian data-data sekunder atas data hukum, yaitu norma hukum tertulis. Berdasarkan data hasil penelitian yang didapatkan, diperoleh bahwa akibat hukum dari pembuatan akta yang tidak sesuai prosedur dengan tata cara pembuatan akta dapat mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi dibawah tangan, batal demi hukum atau dapat dibatalkan.