Pasar modal memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional sebagai sumber pendanaan bisnis serta wahana investasi publik. Namun, peran tersebut terhambat karena kejahatan pasar modal. Transaksi semu merupakan salah satu kejahatan pasar modal yang terjadi di Indonesia maupun Amerika Serikat (wash trading). Transaksi semu memberikan kesan menyesatkan mengenai perdagangan yang merugikan baik investor maupun negara. Oleh karena itu, dibutuhkan hukum yang dapat mengatur fenomena tersebut untuk memastikan perlindungan investor dari praktek yang merugikan. Skripsi ini akan membandingkan (1) peraturan transaksi semu di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal (UUPM) dan Undang-Undang Bursa Efek Tahun 1934 (SEA 1934) di Amerika Serikat serta (2) sanksi yang diterapkan pada pelaku transaksi semu. Penulis membahas bahwa transaksi semu merupakan contoh dari market manipulation dengan menganalisis karakteristik dari transaksi tersebut dengan elemen dari Pasal 91 dan 92 UUPM dan Bagian 9(a)(1), 9(a)(2), dan 10(b) SEA 1934. Pada akhirnya, Penulis dapat kesimpulan bahwa pasal-pasal mengatur transaksi semu di UUPM mencerminkan SEA 1934 dengan pengecualian Bagian 10(b) SEA 1934. Selain itu, Penulis menemukan bahwa sanksi berupa civil penalty dan disgorgement yang dapat diterapkan menurut SEA 1934 tidak diatur dalam UUPM. Selanjutnya, Penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk menerapkan hal-hal dalam SEA 1934 yang tidak diatur dalam UUPM di Indonesia.